Aliansi Perjuangan Pedagang Kaki Lima Ujung Pandang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (07/01/2019).

Tolak Relokasi, Aliansi Pedagang Benteng Rotterdam Bakar Ban Depan DPRD Makassar

Senin, 07 Januari 2019 | 13:15 Wita - Editor: Irwan Idris -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Aliansi Perjuangan Pedagang Kaki Lima Ujung Pandang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (07/01/2019).

Pedagang menolak kebijakan pemerintah kota Makassar yang akan merelokasi sebagian besar pedagang kaki lima, khususnya di Benteng Roterdam dan samping Kampoeng Popsa, tepatnya di jalan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang.

“Pedagang kaki lima di jalan Ujung Pandang Kelurahan Bulogading yang telah berjualan sekitar 40 tahunan ditolak karena lokasi yang disediakan oleh pemerintah kota tidak sesuai dengan tempat yang diinginkan,” ujar Koordinator Lapangan, Ibrahim.

Ia menyebut 40 menu makanan yang disediakan oleh Pemkot tidak mencantumkan jenis jualan es kelapa, belum lagi ukuran tempat yang disediakan tidak sesuai dengan tempat yang diinginkan yang luasnya sekitar 2×1,5 meter.



Aliansi Perjuangan Pedagang Kaki Lima Ujung Pandang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (07/01/2019).

“Sedangkan pedagang es kelapa membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpan bahan jualannya. Sistem kasir satu pintu dianggap tidak menguntungkan pedagang,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar PKL ujung pandang menolak relokasi ke Kanrerong ri Karebosi karena tidak sesuai dengan keinginan PKL. Pihaknya juga meminta agar mengkaji ulang tingkat pendapatan dan manfaat dari lokasi Kanrerong ri Karebosi.

“Tutup lokasi kanrerong karena dianggap oleh PKL tidak berpotensi melebihi pendapatan yang sebelumnya. Kami juga meminta agar lokasi PKL cukup ditata dan diberdayakan, karena dianggap sebagai pendukung ikon wisata benteng Rotterdam,” jelasnya.

Ia juga meminta agar pemerintah kota Makassar menjunjung tinggi UU nomor 38 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sehingga memperhatikan pemerintah PKL Makassar untuk tidak direlokasi.

“Kami meminta kepada Pemkot agar tidak melakukan penggusuran paksa, sebelum ada pembahasan ulang terkait PKL Center Kanrerong Karebosi. Dan meminta secara kelembagaan dan anggota kepada DPRD Makassar agar mendukung penolakan relokasi PKL secara tertulis,” terangnya.

Beberapa aliansi yang tergabung dalam aksi tersebut diantaranya, KPPM, HAPRI, KAMRI, GEMAR, GPMI, beserta masyarakat PK5.(*)

Aliansi Perjuangan Pedagang Kaki Lima Ujung Pandang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (07/01/2019).

Reporter: Nurfadhilah Bahar/Gosulsel.com