MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Tahun politik selalu memberikan keramaiannya tersendiri. Tapi jika diperhatikan lebih jeli, tahun politik dari masa ke masa, menyajikan fokus utama yang tak sama.

Tahun politik era ini, figur Capres dan Cawapres lebih nyaring dalam pemberitaan ketimbang identitas mendalam partai pengusung dan pendukung.

Terlihat dari bentuk sosialisasi politik sensasional yang digunakan kedua paslon yang disebut Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos), Arif Wicaksono sebagai pendekatan populis.

“Bukan hanya metode kampanye yang penuh sensasi, tapi para tokohnya juga sensasional. Mereka mengadaptasi populisme,” kata Arif kepada Gosulsel.com.

Pendekatan populis tersebut tentu saja mengarahkan bidikannya pada daya tarik figuritas dua kandidat Capres dan Cawapres.

Bahkan isu agama yang merebak dari tahun 2016 yang puncaknya di tahun 2018 lewat aksi 212 pun dibawa ke ranah politik untuk dilekatkan pada figuritas dan ketokohan kedua paslon.

Hal ini terbukti dengan menitikberatkan kadar agama masing-masing paslon mulai dari kisah kesediaan menjadi imam salat hingga yang teranyar adalah tes baca Quran. 

Semuanya menancapkan arahnya pada tokohnya. Hampir tak ada yang melirik identitas partai pengusungnya. Padahal masing-masing paslon memiliki basis dukungan partai berlabel Islam.

Kubu Jokowi-Ma’ruf ada Pantai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun di kubu Prabowo-Sandiaga memboyong dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional.

Fakta ini ikut diiyakan oleh Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri, Ph.D.

“Menurut saya peran partai Islam dalam konteks kisruh identitas agama pada dasarnya lebih terkait dengan tokoh-tokoh partainya,” pandangnya.

Lebih lanjut, Wakil Dekan Bidang Akademik Unhas tersebut mengungkapkan bahwa secara institusional partai berlabel Islam atau paling tidak partai yang memiliki garis kedekatan dengan organisasi Islam sejak awal pada dasarnya cenderung telah menunjukkan diri pada identitas tertentu dalam perpolitikannya yakni kaitan dengan identitas agama dalam hal ini Islam.

“Namun hal tersebut pada dasarnya sejauh ini partai-partai Islam di konteks Indonesia saat ini nampaknya cenderung bergerak pada sisi “catch all”,” tambah Sukri.

Sehingga bagi Sukri, aspek identitas Islam pada partai politik tidak terlalu menonjol sebagai aspek jualan bagi upaya merebut dukungan pemilih.

“Kalaupun ada, maka identitas keislaman lebih cenderung digunakan untuk memberikan justifikasi berbeda dengan partai yang dianggap tidak sama dengan identitas keislaman mereka,” asumsi Sukri.

Sukri menguraikan bahwa jika saat ini identitas keislaman dalam konteks kepartaian termasuk dalam konteks pilpres, hal itu lebih karena ada kondisi yang sedang ingin dimanfaatkan oleh tokoh dari partai Islam atau tokoh organisasi keislaman yang sedikit banyak memiliki afiliasi dengan partai politik atau kandidat yang didukung partai politik untuk memberikan legitimasi atau menangkal anggapan Islam atau anti Islam pada kandidat mereka.

Fokus pada figur Capres dan Cawapres saat justru bisa saja berpengaruh pada besar bagi kubu Jokowi-Ma’ruf, sebab partai utama pengusungnya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDID) yang cukup lekat dengan kebencian sebagian besar kaum Muslim tertutupi dari pandangan.

Di sisi lain pun, partai yang disebut berlabel Islam dalam perspektif Sukri juga tidak benar-benar mengakar Islamnya sebagai landasan mendasarnya hingga juga bisa jadi penyebab gagal meraih keuntungan.

“Secara ideologis pada dasarnya Islam cenderung belum betul-betul mengakar sebagai landasan mendasar partai politik untuk mengikat kesetiaan dukungan pemilih, namun masih cenderung untuk digunakan dalam upaya mendikotomi mereka yang berada di sisi berlawanan,” urainya.(*)

---