MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Relokasi sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar di beberapa ruas jalan di Kota Makassar ditanggapi baik oleh pengamat transportasi Sulawesi Selatan, Qadriathi Daeng Bau.

Menurut Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Makassar (UNM) ini, keberadaan PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat jualan selama ini memang dianggap meresahkan dan sebagai salah satu penyebab kemacetan.

“Keberadaan PKL itu kan merupakan salah satu penyebab adanya kemacetan. keberadaannya di sini dalam artian bahwa rata-rata PKL itu menempati trotoar untuk berjualan. Sementara kita tahu kalau trotoar itu kan sebenarnya berfungsi untuk pejalan kaki,” kata Qadriathi Daeng Bau.

Lanjutnya, Keberadaan PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat jualan mengganggu pejalan kaki. Sehingga menurutnya, pejalan kaki akan turun ke jalan menggunakan bahu jalan.

“Nah kalau dihalangi oleh PKL di situ otomatis pejalan kaki akan turun ke bahu jalan, seperti itu. Ini akan membahayakan keselamatan pejalan kaki juga selain itu pengunjung akan parkir sekitar situ yang juga mengambil bahu jalan,” lanjutnya.

“Dari segi manajemen lalu lintas saya sepakat karena memang harus ada pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar. Itu pandangan saya dari sisi transportasi,” sambungnya.

Staf ahli Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan ini juga menyebutkan bahwa dengan adanya relokasi PKL ke Kanre Rong maka Kota Makassar akan memiliki kawasan kuliner yang akan menunjang menuju smart city.

“Dan saya kira ini bagus apa lagi Makassar kan menuju smart city dimana harus ada kawasan kuliner yang tertata dengan baik. Bukan PKL yang tersebar di beberapa trotoar jalan sehingga mengganggu ketertiban berlalu lintas. Nah pemerintah Kota Makassar emang perlu memikirkan kawasan-kawasan kuliner yang tertata bagus selain yang di Pantai Losari yang lengkap dengan fasilitas parkir baik untuk pemilik usaha, pengunjung serta karyawannya,” katanya.

Hanya saja, menurut Qadriathi Daeng Bau dari segi manajemen lalu lintas, ada beberapa yang perlu diperhatikan di kawasan Kuliner Kanre Rong yaitu lahan parkir untuk pengunjung, pemilik kios dan pegawai kios serta diupayakan lokasi tersebut merupakan jalur angkutan umum.

“Kanre Rong itu juga harus dilihat berapa daya tampung lahan parkir yang disiapkan kalau PKLnya direlokasi dan PKL mana saja yg akan direlokasi ke kawasan Kanre Rong. Dimana ruang parkir untuk pemilik kios, karyawan maupun pengunjung apalagi semisal buka untuk 24 jam. Apakah pemerintah kota sudah mengantisipasi hal tersebut termasuk bagaimana tarif parkirnya,” jelasnya.

“Terus yang perlu juga diperhatikan apakah di sana itu jalur angkutan umum? dengan kata lain misalnya saat ketersediaan parkir kurang, orang akan menggunakan angkutan massal atau angkutan kota,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar para PKL untuk tak usah khawatir jika mau pindahkan. Menurutnya kalau orang memang pecinta kuliner dimanapun ia akan datangi.

“Sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran dari para PKL kalau mau direlokasi ke sana, sepanjang yang saya bilang tadi pemerintah sudah mengantisipasinya. Karena kalau penyuka kuliner, dimana pun mereka akan mencari jadi mari membantu pemerintah juga untuk mewujudkan Makassar yang lebih tertib n tertata dengan baik,” harapnya.

Sementara itu ditanya terkait keberadaan pemilik lapak selain PKL yang juga ikut di bongkar, seperti tempat cuci motor dan tukang tambal ban, Qadriathi Daeng Bau meminta mereka untuk mencari tempat yang lain yang tidak menggunakan trotoar.

“Kan itu semua merupakan hambatan samping, kalau misalnya penambal ban mengambil trotoar juga itu harus diteribkan juga. Silahkan mencari tempat usaha lagi yang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak mungkin ke Kanre Rong karena jenis usahanya bukan bersifat kuliner. itu perlu diedukasi juga dan disosialisasikan plus diberikan pemahaman,” tambahnya.(*)

---