BANTAENG, GOSULSEL.COM – Nelayan kampung Tangnga-tangnga Kelurahan Bonto Sunggu Bantaeng, mengeluhkan tidak adanya kejelasan zonasi tangkap bagi nelayan yang menggunakan perahu kecil (Pakai jaring pukat) dan perahu besar (Parengge) yang kerap mengambil ikan kecil sampai berukuran besar.

Menurut Irfan, nelayan di kampungnya mengaku sudah cukup lama mengeluhkan kondisi itu, namun tidak pernah ditanggapi pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Bantaeng.

Akibatnya, penghasilan nelayan yang tinggal di kampung tersebut mengalami penurunan cukup drastis dan itu sangat terasa dialami keluarga nelayan. Kondisi itu terjadi karena wilayah tangkap mereka dicaplok oleh nelayan Parengge.

“Wilayah tangkap nelayan kecil kerap dimasuki nelayan menggunakan perahu besar atau Parengge. Untuk itu kami minta Kepala Dinas Perikanan agar peka melihat kondisi nelayan jaring pukat yang hanya menghasilkan ikan kecil tapi terkadang diserobot nelayan Parengge,” ungkap Irfan, Senin (14/1/2019).

Irfan bersama sejumlah nelayan di Kampung Tangnga-tangnga berencana melakukan aksi di DPRD guna meminta Pemkab Bantaeng agar dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengaturan zonasi atau wilayah tangkapan ikan bagi nelayan kecil dan nelayan besar.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bantaeng, Dimiaty Nongpa, mengatakan persoalan ini sudah pernah dilaporkan ke DKP Sulsel beberapa waktu lalu dan itu masih dalam kajian pihak provinsi.

“Insya Allah keluhan nelayan ini juga akan dilaporkan ke Provinsi melalui Kepala Cabang Dinas terkait adanya keluhan nelayanan yang mengeluhkan wilayah tangkapnya diserobot nelayan lain,” janji Dimiaty, dihadapan perwakilan nelayan di ruang kerjanya.

Dia menambahkan, upaya ini dilakukan untuk mengantiaipasi terjadinya gesekan antar nelayan di laut akibat hasil tangkapan yang kurang karena gangguan tersebut.(*)

---