Danny Pomanto saat membuka kegiatan bimbingan operasional aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh Bagian ULP kota Makassar di Hotel Singgasana, Kamis (17/1/2019)/Fadillah Bahar/GOSULSEL.COM

Danny Targetkan Semua Pengerjaan Infrastruktur Selesai Bulan April

Kamis, 17 Januari 2019 | 20:45 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Dila Bahar - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menargetkan semua pengerjaan infrastruktur selesai di Bulan April. Menurutnya, yang menjadi kendala lambatnya pengerjaan proyek infrastruktur karena proses tender yang berulang-ulang.

“Bimbingan operasional sistem pengadaan secara elektronik ini adalah usaha untuk terus membuat birokrat ini jauh lebih baik. Target saya, April selesai semua pengerjaan infrastruktur. Artinya Januari atau paling lambat minggu kedua Februari harus selesai tender. Begitu logikanya,” jelas Danny saat membuka kegiatan bimbingan operasional aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh Bagian ULP kota Makassar di Hotel Singgasana, Kamis (17/1/2019).

Apalagi, kata dia, dengan hadirnya sistem operasional yang berbasis elektronik, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Ia menyampaikan harapan agar seluruh peserta yang ikut kegiatan tersebut mendapatkan bekal yang lengkap terkait SPSE itu.

“Terobosan dari kultur politik yang kita miliki selama ini, selalu sudah menetapkan APBD lebih dahulu, sebelum deadline 30 November. Kita bahkan 24 November APBD kita sudah rampung. Tapi pengaruhnya ke proyek tetap bulan 6 baru ditender,” jelas Danny.



Sehingga, kata Danny, pengesahan APBD yang melalui pergulatan yang luar biasa menjadi sia-sia. Karena tidak membawa manfaat terhadap percepatan penyerapan anggaran dan pembangunan di kota Makassar.

“Tadinya orang tender bulan 6, tapi selalu gagal. Bahkan bisa sampai tiga kali tender. Makanya, tidak ada lagi alasan dan tidak ada sebab. Sekarang kita lebih lengkap lagi ada LPI,” jawabnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan perlu sebuah gagasan inovasi untuk mengatasi kebuntuan tersebut.

“LPI memantau jika ada permainan, serta ketidaktransparanan dalam prosesnya. Semua keluhan pun akan melalui LPI sehingga seluruh keluhan itu transparan diketahui pihak ke tiga mewakili rakyat dan jawabannya juga transparan,” ujarnya. (*)


BACA JUGA