MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta kader Keluarga Berencana (KB) tidak dipolitisasi jelang pemilu tahun 2019 mendatang. 

Desas-desus kader KB terlibat dalam mendukung salah satu calon anggota legislatif (caleg) mulai berhembus pasca adanya pemecatan besar-besaran terhadap kader KB. 

Pemecatan ini masif dilakukan di Dapil Makassar 2, meliputi Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, Unjung Tanah dan Sangkarrang.

Anggota komisi D DPRD Makassar, Basdir.SE meminta agar pemecatan terhadap kader KB itu tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. Apalagi, dipecat jika tidak ingin mendukung salah satu caleg tertentu.

“Jadi memang sejak kepemimpinan Zulkifli Nanda (Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) banyak sekali laporan, bahwa kader KB diintimidasi. Kalau tidak ikut arahannya kepala dinas mendukung orang dekatnya, itu akan dipecat,” tegas Basdir, Rabu (6/2/2019).

Dia mengaku telah berdiskusi dengan beberapa rekannya di DPRD Makassar, dan sudah ada beberapa legislator yang mengaku menerima laporan yang sama, diantaranya Ketua Komisi D, Sampara Sarif dan Wakil Ketua Komisi A, Wahab Tahir.

“Mereka melakukan intimidasi kepada kader KB dan memaksa untuk memilih istrinya (istri Kadis PPKB Fatmawati Wahyudin). Kita sayangkan jika itu terjadi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa kader KB yang sudah mengabdi di atas 10 sampai 20 tahun, namun tanpa pertimbangan panjang ikut dipecat.

“Saya ingatkan ji kepada yang bersangkutan, pelan-pelan dunia ji ini. Jangan sesuatu itu yang membuat kita arogan. Kesannya terlalu menggunakan kekuasaan untuk memuluskan apa yang menjadi keyakinannya,” ucapnya. 

Dia juga meminta kepada Kepala Dinas PPKB Kota Makassar, Zulkifli Nanda untuk berbuat adil tanpa dipengaruhi tendensi politik. “Saya cuma mau ada perlakukan yang adil kepada kader KB,” tandasnya.(*)

---