Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Zulkifli Nanda (Foto: Internet)

Bantah Kader KB Dipolitisasi, Plt Kadis PPKB Makassar: Istri Saya Banyak Konstituennya

Kamis, 07 Februari 2019 | 16:33 Wita - Editor: Irwan AR - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Plt Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Zulkifli Nanda membantah jika pemecatan atau penggantian kader KB di Kota Makassar ditunggangi kepentingan politik.

Tudingan yang dialamantkan kepada Zulkifli lantaran melakukan pemecatan besar-besaran jelang Pemilu 2019, sementara istrinya, Fatmawati Wahyudin terdaftar sebagai Caleg incumbent DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrat melalui Dapil II, meliputi Kecamatan Wajo, Tallo, Bontoala, Ujung Tanah dan Sangakarrang.

Dia menegaskan bahwa istrinya Fatma tidak tahu menahu soal kader KB. Apalagi dia mengklaim bahwa istrinya memiliki cukup banyak konstituen.

“Jadi tidak ada rana politik, dan istri saya kan tidak tau seperti ini. Dan banyak konstituennya dia. Tidak ada kaitannya dengan kader KB. Murni ini bagaimana supaya program KB berjalan dengan baik,” kata Zulkifli saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Kamis (7/2/2019).

Dia menegaskan, bahwa tidak ada intervensi yang dia lakukan berbau politik praktis. Bahkan hingga saat itu, menurut pengakuan dia belum bertemu dengan seluruh Kader KB yang baru.

“Saya juga belum sempat bertemu dengan kader-kader secara keseluruhan. Karena saya baru, saya belum ketemu semua. Saya juga tidak tau siapa ini dan siapa ini,” akunnya.

“Karena ini seribu lebih, bayangkan satu kota Makassar. Saya juga tidak pernah mengintervensi bahwa kalau ini. Saya profesional, siapa saja yang tidak maksimal bekerja kami ganti, dan itu ada surat peryataan yang ditandatangani,” kata dia.

Dia menjelaskan, setiap kader KB diSK kan dalam medio satu tahun, dalam surat pernyataan itu, kata dia, berbunyi jika kader KB tidak bisa mencapai target maka siap dievaluasi.

“Target itu banyak, misalnya dalam melakukan pendataan, pemetaan dia tidak mengimput data, kami kan kesulitan kalau begitu, makanya itu yang kami input semua termasuk mencari akseptor baru itu,” tegasnya.

Saat ditanya kenapa pemecatan dilakukan jelang Pileg, Zulkifli lagi-lagi membantah bahwa itu adalah kepentingan politik. Berdasarkan pengakuan dia, ulan menjelanh Pileg parameternya.

“Ini akhir tahun Desember sudah selesai, maka Januari ini kami ajukan lagi untuk penandatanganan SK baru. Evaluasi di bulan januari ini. Begitu juga satu tahun yang lalu, malah 1 dua tiga tahun yang lalu banyak diganti-ganti. Tapi tidak ributji,” tandasnya.(*)


BACA JUGA