MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berharap tak ada Perusda di lingkup pemerintah kota Makassar yang berurusan dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Hal tersebut ditekankan Danny Pomanto saat menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi Khusus (Rakorsus) lingkup Perusahaan Daerah Kota Makassar, di Swisbell Pantai Losari. Kamis (7/2/2019)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Makassar, SKPD se Kota Makassar, Badan Pengawas Perusda, Staf Ahli dan para narasumber tersebut sebagai ide yang baik dan keren yang bisa menghasilkan sesuatu yang jelas terhadap komimten pada kota.

“Maka rakorsus ini ide yang baik sekali, saya lihat ini perusda makin hari makin keren dan sadar, Alhamdulillah. Mudah-mudahan rakorsus ini punya hasil jelas, kalau tidak berarti kita hanya ketemu saja, apa bedanya jika di warung kopi,” ucap Danny.

Danny mengatakan Perusda dibentuk untuk memperkuat Pemerintah Daerah (Pemda), Perusda dilindungi UU, yang fungsinya side business, karena pemerintah tak boleh berbisnis, padahal bisnis itu dicipatakan oleh pemerintah.

“Kondisi dan atmosfer bisnis yang baik diciptakan pemerintah. Pada saat yang bersamaan, kebutuhan dasar harus dikuasai negara, maka muncullah perusda yang sahamnya 51 atau 100 persen milik pemda. Perusda hadir untuk mendukung pendapatan, itu saja,” ujar Danny.

Karena kata Danny, pihaknya tak mau intervensi tapi hanya ingin melihat komitmen terhadap kota ini. Perusda hari ini tak lagi seperti dulu. Sekarang era transparan, semua bisa melihat dan melaporkan, jangan pikir tidak terdeteksi. Sistem audit itu keluar masuk jelas.

“Saya ingin menyampaikan dan menegaskan di kesempatan ini, saya harap peran perusda harus jelas dan kuat. Bagaiman cara mengukurnya, di struktur pendapatan pemkot, berani tidak perusda mengambil ruang. Saya sengaja pancing, untuk apa kita rakorsus kalau pendapatan tidak meningkat dan target tak jelas. Sekarang kita memang baru bangun dari tidur. Saya harap semua harus bangkit,” tutur Danny.(*)

---