MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Zulkifli Nanda membantah, jika pemecatan sebagian kader KB dipolitisasi atau ditunggangi kepentingan politik praktis.

Zulkifli mengatakan, setiap kader KB mengantongi surat keputusan (SK) yang medionya cuma satu tahun. Sehingga setiap tahunnya dilakukan evaluasi, jika ada kader KB yang tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan, maka, berdasarkan pengakuan Zulkifli dilakukan penggantian.

“Yang bagus kita pake lagi, itu yang pertama. Yang kedua ada target yang diberikan kepada kader KB. Target untuk mencari akseptor baru, maksudnya bagaimana mereka mempengaruhi warga menggunakan kontrasepsi dalam satu tahun,” kata suami caleg petahana DPRD Makassar dari Partai Demokrat, Fatmawati Wahyudi ini, Kamis (7/2/2019).

Dia menjelaskan, bahwa target untuk mencari akseptor baru adalah perintah dari BKKBN pusat. “Itu kan ada targetnya, dari BKKBN pusat juga kita dikasi target. Misalnya 46 ribu akseptor yang harus kami cari di Kota Makassar tahun lalu,” kata dia.

“Yah, ini kami turunkan target itu ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Ada beberapa kader KB yang tidak bisa memenuhi target. Pencapaian terget itu kita evaluasi, mengganti dengan orang-orang yang bisa membantu kami mencapai target,” imbuhnya.

Olehnya, Zulkifli mengklaim bahwa tidak ada sama sekali kepetingan politik praktis di dalamnya. Berdasarkan hitungan Zulkifli, jika ingin dipolitisasi maka hanya kader KB di Dapil II yang dilakukan penggantian kader KB, namun berdasarkan pengakuannya penggantian ini dilakukan di seluruh Kota Makassar.

“Jadi tidak ada politisisi di dalamnya. Kalaupun ada politisasi di dalamnya, saya hanya mengganti orang-orang di Dapil II, ini kan tidak, tapi satu kota Makassar. Itupun sedikit ji, tidak banyak ji. Tapi mungkin karena kecewa dikaitkan mi ke politik, seperti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Makassar, HM. Yunus HJ meminta Plt Kadis PPKB Makassar, Zulkifli Nanda segera diganti. Menurut Yunus, tidak ada lagi alasan bagi Zulkifli membantah. Pasalnya sudah banyak masyarakat yang ingin memberikan keterangan dan bersaksi, khususnya orang dekat Yunus yang sudah dipecat sebagai kader KB.

Yunus mengatakan, bukti lain bahwa kebijakan Kadis PPKB itu ditunggangi kepentingan politik adalah lantaran pemecatan dilakukan jelang pileg, dan pemecatan hanya masif dilakukan di dapil II. 

“Artinya, jika alasan evaluasi, emangnya Makassar cuma dapil II saja. Ini sangat mengancam dan menggangu stabilitas pemerintahan kalau tidak diganti secepatnya,” kata dia.

Ketua Hanura Makassar ini mengaku, sudah lama menerima laporan dari timnya, terkait indikasi politisasi kader KB oleh Kadis PPKB. Hanya saja dia membiarkan lantaran merasa tidak enak dengan rekan kerjanya di DPRD Makassar, yakni Fatmawati Wahyudi.

“Tapi ini sudah keterlaluan sekali. Sudah tidak bisa ditolerir. Masa ada orang datang ke saya, dia bilang, saya tinggalkan ki ini karena saya sudah dikukuhkan jadi kader KB, saya harus dukung caleg tertentu, yang mungkin Fatma mi yang dia maksud,” tandasnya.(*)

---