BULUKUMBA, GOSULSEL.COM –Walaupun setiap tahun pemerintah desa, kelurahan maupun kecamatan selalu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tujuannya untuk mengusulkan aspirasi. Namun faktanya perencanaan tersebut sangat sulit terakomodir setiap tahun meskipun sudah berulang kali diusulkan di APBD.

Akibatnya, banyak warga dan tokoh masyarakat sudah apriori dan kecewa dengan mekanisme perencanaan seperti itu. Menyadari hal tersebut, Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto berharap masyarakat tidak apriori terhadap kegiatan musrenbang. 

Menurutnya, memang satu-satunya jalan untuk memastikan aspirasi masyarakat untuk tetap terdokumentasi dalam perencanaan pembangunan adalah lewat musrenbang sesuai Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

“Namun masyarakat perlu memahami karena kondisi kapasitas fiskal pemerintah terbatas, sehingga menuntut pemerintah harus menentukan skala prioritas,” ungkap Wabup saat membuka musrenbang Kecamatan Rilau Ale di aula kantor kecamatan, Selasa (12/2/2019).

Setelah berjalan tiga tahun periode kepemimpinannya bersama Bupati AM Sukri Sappewali, dia mengaku pertumbuhan ekonomi Bulukumba dalam kontrol yang baik, termasuk pengelolaan anggaran pembangunan yang sudah terbagi ke desa-desa. 

“Jadi walau kemampuan anggaran pemerintah cukup, tidak perlu mi menanam pohon pisang di tengah jalan. Tanpa diminta, pemerintah pasti mengerjakannya,” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Bulukumba ini menyebutkan, pada 2018 lalu pertumbuhan ekonomi daerah ini sebesar 6,9 persen. Angka ini juga terdistribusi secara merata oleh karena angka gini ratio atau tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat semakin kecil pada angka 0,3 persen. Ini menandakan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin kecil. 

“Pemerintah Bulukumba tidak menutup mata bahwa dari 438 jiwa penduduk Bulukumba, masih terdapat sekitar 30 ribu warga miskin yang harus diperhatikan dan diintervensi melalui berbagai program,” beber dia. 

Untuk itu, Tomy juga meminta peran aktif pemerintah desa untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk pelayanan kesehatan melalui skema dana desa.(*)

---