BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Bupati AM Sukri Sappewali, kembali membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Ujungloe, Jumat (15/2/2019).

Menariknya, musrenbang kali ini dihadiri cukup banyak legislator Bulukumba dari daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi Kecamatan Ujung Bulu, Ujungloe dan Bonto Bahari.

Dari 11 legislator dari dapil ini, sebanyak 8 orang yang hadir mendengar aspirasi masyarakat. Mereka adalah, Fahidin, Andi Pangerang, H. Patudangi, Syamsir Paro, Lukman,  Safiuddin, Usman Isdar, dan Siti Aminah Syam.

“Alhamdulillah musrenbang kali ini tampak berbeda dan terkesan istimewa karena dihadiri cukup banyak anggota dewan. Saya juga mendoakan semoga mereka dapat terpilih kembali pada Pemilu 2019 nanti. Ini juga adalah bentuk kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Bupati.

Dikatakan, Musrenbang adalah forum resmi yang diakui dalam tahapan perencanaan,  sehingga tidak boleh nanti tiba-tiba ada usulan yang muncul saat pembahasan anggaran. Sekalipun itu usulan dari bupati maupun anggota DPRD.

“Karena anggaran terbatas, makanya Musrenbang bertujuan untuk memilah usulan program yang paling prioritas dari semua desa kelurahan,” tegasnya.

Bukan cuma itu, dengan adanya e-planning, maka bila ada usulan proyek yang muncul namun tidak ada di hasil musrenbang, maka itu akan menjadi temuan pemerintah pusat dan tidak akan dianggarkan.

Sedangkan Plt. Kepala Bappeda M Ali Saleng menuturkan, Ujungloe adalah kecamatan ke 6 yang melaksanakan Musrenbang. Kegiatan tersebut wajib dilakukan setiap tahun karena menjadi amanah undang undang perencanaan nasional.

Musrenbang menjadi forum penjaringan aspirasi untuk diakomodir setiap OPD yang kemudian dimasukkan dalam rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD. Kami harap usulan Kecamatan Ujungloe ini,  harus betul-betul berdasarkan kebutuhan prioritas bukan keinginan,” ungkap mantan Camat Ujungloe ini.

Andi Pangerang yang didaulat mewakili DPRD untuk memberikan sambutan menyampaikan, dari Rp 1,5 triliun APBD Bulukumba tahun 2019 ini,  sebanyak Rp 300 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibagi secara proporsional ke 136 desa kelurahan.

“Jadi kami berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan masyarakat secara merata sesuai prioritas program yang diusulkan,” pungkasnya. (*)

---