Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPJS dengan Direktur sejumlah rumah sakit, di DPRD Sulsel, Senin (18/2/2019)

BPJS Akui Utang di 103 RS dan Klinik di Sulsel, Ini Penjelasannya

Senin, 18 Februari 2019 | 21:28 Wita - Editor: Irwan AR - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengakui keterlambatan tagihan biaya di sejumlah Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Pengakuan ini disampaikan langsung Deputi Direksi BPJS Wilayah Sulselbar, Tra, dan Maluku, I Made Puja Yasa usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi E DPRD Sulsel, Senin (28/2/2019).

“Ya kami mengakui kalau memang ada keterlambatan pembayaran tagihan. Kan pembayaran berdasarkan jatuh tempo ya. Kami membayar yang temponya yang jatuh dulu urutannya. Klaim sudah terbayar bulan Oktober dan November. Yang jatuh tempo Rp 100 miliar,” ujar Puja.

Terkait posisi keterlambatan itu, pihaknya mengaku sudah menyarankan kepada RS untuk bisa berhutang pada bank dengan jaminan klaim yang sudah diverifikasi oleh BPJS.

“Secara nasional sudah terbayar dari pemerintah Rp 6,4 triliun, awal Maret ada suntikan dana dari pemerintah pusat Rp 2,1 triliun, dan awal April Rp 6,3 triliun. Kalau di Sulsel tergantung berapa jumlah klaim yang masuk berapa yang harus dibayar. Disesuaikan karena polanya terpusat,” tuturnya.

Keterlambatan itu, lanjutnya, terdapat di 103 Rumah Sakit (RS) dan klinik Sulawesi Selatan. Dengan rincian 96 RS dan 4 klinik. Penyebab keterlambatan klaim ini adalah defesit dari BPJS kesehatan. Defesit terjadi karena salah satu penyebab ketidaksesuaian iuran yang ada. Misalnya, hitungan kelas tiga dan dua hitung-hitungannya tidak mencukupi.

“Terkait hal itu.Mengacu PP 86 ada tiga hal yang bisa diambil. Yaitu menyesuaikan besaran iuran, menyisipkan manfaatnya, dan adanya dana subsidi dari perintah,” katanya.(*)