BULUKUMBA, GOSULSEL.COM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui kegiatan SAKIP Award 2018, Menteri PAN RB, Syafruddin menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk kabupaten Bulukumba, di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Selasa (19/2/2019).

Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, Pemkab Bulukumba mendapat nilai 60,02 atau dengan predikat penilaian B. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan 54,45 atau predikat CC.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, nilai yang tertinggi didapatkan dalam SAKIP Award tersebut adalah predikat B. Adapun Bulukumba mendapatkan predikat tersebut.

Tujuan dari evaluasi SAKIP ini untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran yang diperlukan.

Sekretaris Daerah Andi Bau Amal yang menerima penghargaan dari Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan, pencapaian predikat B tidak terlepas dari penerapan kegiatan yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi.

“Tak kalah pentingnya adanya sinkronisasi dan sinergitas semua perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Saya berharap kinerja yang sudah baik agar terus ditingkatkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, capaian tersebut berhasil diraih karena adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.

“Kami juga berharap kinerja pemerintah harus berorientasi hasil, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” terang mantan Kepala Badan Infokom ini. 

Usai penyerahan Award, Syafruddin mengatakan, apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA atau nilai tertinggi, maka pada 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp900 triliun. 

Dia juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh pelayanan masyarakat.

SAKIP, kata Syafruddin bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

“Penerapan SAKIP ini terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk di daerah Wilayah III ini sendiri mampu menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun dalam tahun 2018,” ungkap mantan Wakapolri ini.(*)

---