MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kabid Keamanan, Perawatan dan Kesehatan Lapas Sulsel, Rudi Sarjono mengatakan bahwa, binaan Lapas belum terverifikasi secara keseluruhan. Sehingga belum bisa dipastikan jumlah yang memiliki KTP-El maupun yang belum.

Pendataan tersebut berkaitan dengan wajib pilih warga binaan Lapas pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Saya kan sudah jelaskan, 10 ribu itu blank nggak punya KTP-El, mereka juga sebagian sudah punya. Justru itu penambahnya yang nggak punya disisir itu sampai 2 ribu sekian itu. Itu kan salah pembacaan data,” kata Rudi.

Yang menjadi masalah saat ini, kata dia, pihaknya hanya melakukan pendataan kemudian diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil). Alasannya, tahanan narapidana tidak bisa dikeluarkan dari Lapas.

“Masalnya kita hanya mendata saja. Kita kan ke Dukcapil. Karena tahanan narapidana kan tidak bisa dibawa keluar. Makanya kita kan kumpulin dulu, kayak sekarang kan kita kumpulin lagi. Nanti kalau sudah banyak baru kasi tahu Dukcapil,” ucapnya.

“Permasalahannya tadi bukan domisilinya. Belum ada regulasinya yang mengatur bisa merekam. Itu saja,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga kesulitan untuk melakukan pendataan, karena binaan lapas bisa berubah kapan saja. Setiap hari bisa saja ada yang masuk maupun yang keluar.

“Kalau belum mempunyai saat ini, saya belum bisa memastikan. Mobilenya kan tinggi Lapas ini. Keluar masuk, keluar masuk. Setiap hari berubah terus. Untuk kemarin saja tanggal 14, 10 ribu, sekarang sudah 10.500 lebih,” tandasnya.(*)

---