MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel belum maksimal di awal tahun. Terutama untuk pengajuan paket pengadaan barang atau jasa melalui proses lelang.

Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel, Jumras mengakui proses pengajuan lelang tahun ini terbilang lambat. Selain OPD yang tidak serius mengurus lelang, tahapan review di Inspektorat Sulsel juga menjadi alasan keterlambatan.

“Tahun lalu kan setelah pembentukan pokja di masing-masing OPD langsung dilelang. Tahun ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) harus direview dulu di Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), jadi kalau ada yang bermasalah dikembalikan lagi ke OPD,” kata Jumras di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (1/3/2019).

Jumras menyebutkan jika proses lelang terlambat akan berdampak pada pengerjaan fisik yang juga molor. Akibatnya, serapan anggaran juga bisa tidak terealisasi dengan baik.

Soal pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung, Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa akan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Penunjukan langsung itu daftarnya cukup banyak. Paket PL kita rencanakan akan dilakukan pengadaan konsolidasi dengan menggabungkan paket sejenis dari semua OPD. Tanggal 4 Maret kita undang semua OPD,” jelasnya.

Dari laman lpse.sulselprov.go.id pertanggal 1 Maret sudah ada dua paket yang ditayangkan. Yaitu belanja bahan permakanan PPSBK Nirannuang (Dinas Sosial) dengan pagu Rp315 juta dan penyediaan makanan dan minuman (BPSDM) Rp2,2 miliar.(*)

---