BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Merasa diperlakukan tidak adil dan kesulitan untuk berbagai urusan terkait adminidtrasi penduduk, Rukiah (60) warga Dusun Bonto Puang, Desa Bonto Barua, Kecamatan Bonto Tiro, Bulukumba melaporkan kepala desanya Andi Kaharuddin ke DPRD Bulukumba, Senin, (4/3/2019).

Dihadapan anggota dewan, warga tersebut juga melaporkan kalau haknya untuk memperoleh Beras Sejahtera (Rastra) miliknya bersama ratusan warga lainya dialihkan ke orang lain. Itu disebabkan berbeda pilihan saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) beberapa waktu lalu.

”Tidak dapatma saya beras kodong karena bukan Andi Kaharuddin kupilih waktu Pilkades. Nabilangika pergi mako di calon desamu minta,” kata Rukiah dengan dialeg Makassar konjo di depan anggota DPRD, Jalaluddin Halim.

Rukiah menceritakan, kalau dirinya tercatat selaku penerima Rastra sejak 2007 silam. Tapi bantuan rastra tersebut tiba-tiba terhenti karena berbeda pilihan pada Pilkades.

”Nasuruhja tanda tangan ambil berasku, tapi setengahji mau nakasika, setengahnya mau bedeng nakasi peluncurna (pendukung,red), jadi takkala tidak kutandatangani,” beber Rukiah.

Perlakuan Andi Kaharuddin menurut Rukiah, tidak hanya pada Rastra namun juga pelayanan adminitrasi sangat menyulitkan warga yang berbeda pilihan di Pilkades. Termasu 270 orang yang tidak memilih kades itu juga dipersulit.

“Jangankan Rastra, minta tandatangan seperti surat pengantar untuk urus administrasi kependudukan juga sangat susah didapat. Makanya banyak warga kecewa dan berencana ingin mutasi kependudukan di desa lain karena sudah tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah Desa,” terang Rukiah.

Menanggapi laporan tersebut, H Jalaluddin Halim, menyesalkan sikap kades yang berlaku arogan kepada warganya. Sehingga pihaknya segera memanggil Kades Bonto Barua dan Camat Bonto Tiro, Penanggung Jawab Rastra untuk mencari solusi.

”Kita akan lakukan rapat dengar pendapat (RDP) dalam waktu dekat guna memastikan kebenaran laporan wargs dan sekaligus mencari solusinya,” kata legislator Partai Golkar itu.

Senada dengan itu, legislator lainnya, H Abu Thalib, menyatan Pilkades dilaksanakan sesungguhnya untuk mencari pemimpin dan saat selesai pemilihan seharusnya merangkul seluruh warga.

”Tapi apa yang dilakukan Kades tersebut sungguh keterlaluan. Seharusnya sebagai pemimpin bisa mengayomi, tidak dengan cara memusuhi warga yang tidak memilihnya,” sesal Abu Thalib. (*)

---