MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Komisi B DPRD Kota Makassar menyayangkan pihak PD Parkir Makassar Raya. Hal ini lantaran tidak satupun utusan menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Solidaritas Juru Parkir se Kota Makassar.

RDP tersebut dijadwalkan lantaran pekan lalu Solidaritas Jukir Makassar melakukan aksi unjuk rasa, menolak rencana kenaikan setoran parkir. Para juru parkir menilai kebijakan itu sangat tidak masuk akal dan manusiawi.

Rapat yang seyogyanya digelar pukul 14.00 Wita ditunda lantaran setelah menunggu kurang lebih satu jam, Direksi PD Parkir tak kunjung hadir. Terlihat, hanya Kepala Bapenda Irwan Adnan, dan Kabag Hukum Pemkot Makassar, Umar.

“Satu jam kami menunggu tetapi konfirmasi dari PD Parkir tidak bisa hadir karena menghadiri undangan yang yang tidak bisa ditinggalkan,” kata anggota Komisi B, Mario David, Rabu (6/3/2019).

Kendati kecewa, Mario mengaku tetap memaklumi dan mengatur ulang jadwal RDP. “Kita memaklumkan saja. Akan kita bahas ulang nanti kita akan atur ulang supaya suasana juga jauh lebih bagus,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya tetap meminta Staf Komisi B untuk mengecek benar atau tidaknya kegiatan Direksi PD Parkir sehingga urung datang di RDP. “Kita sudah minta staf untuk mengecek kebenaran kegiatan PD parkir sehingga tidak hadir di RDP,” ujarnya.

Diketahui, RDP ini digelar lantaran juru parkir yang tergabung dalam Asosiasi Juru Parkir Kota Makassar menilai kebijakan yang dikeluarkan PD Parkir Makassar Raya akan berdampak langsung pada nasib setiap juru parkir. Misalnya kebijakan memasang alat Terminal Parkir (TPE) yang dinilai terkesan memaksakan kehendak dengan aktif melibatkan pihak ketiga, namun pasif terhadap juru parkir.(*)

---