MAROS, GOSULSEL.COM — Dalam debat calon wakil presiden yang digelar pada Minggu, 17 Maret 2019 lalu di Hotel Sultan Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno tampil sedikit mendominasi. Di mana, saat debat berlangsung ia tampil dengan salah satu programnya yakni menghapus Ujian Nasional (UN). 

Hal itupun mendapat respon negatif dari masyarakat dan aktivis pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLip) Wilayah Indonesia Timur, Bagus Dibyo Sumantri, bahwa UN dulunya menjadi satu-satunya penentu kelulusan. 

“Jika itu yang berlaku memang sepantasnya dihapuskan saja, karena tidak adil dan akan merugikan anak-anak yang belajar selama 3 tahun dan hanya di tentukan oleh 3 hari Ujian Nasioanl (UN),” katanya, Rabu (20/3/2019).

Saat ini, dimulai pada saat Anies Baswedan ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) oleh Presiden Joko Widodo. UN tidak lagi menjadi syarat utama kelulusan. Karena ada Ujian Sekolah, Ujian Kompetensi yang dilaksanakan oleh sekolah menjadi nilai pada anak menjelang penamatan. 

“Kondisi pelaksanaan saat ini untuk Ujian Nasional (UN) sudah on the track, meski penyempurnaan tetap terus dilakukan,” ujar Bagus. 

Ia menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk peningkatan kualitas bagi anak-anak SMK, Presiden Joko Widodo, telah memerintahkan para pihak untuk kolaborasi mendukung terwujudnya SDM handal dari SMK. 

Sedikitnya 12 lembaga kementerian yang diperintahkan untuk mendukung revitalisasi pada SMK. Link and Match dan mengajak DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) untuk turut terlibat dalam pendidikan vokasi sangat diperlukan, mulai dari prakerin (praktek kerja industri), pemagangan sampai dengan rekruitmen tenaga lulusan SMK. 

“Ini yang perlu lebih didorong. Link and Match bagi SMK dan DUDI ini yang perlu lebih intens didorong. Bukan UN-nya yang dihapus, saat ini juga UN bukan lagi beban anak-anak karena bukan menjadi satu-satunya syarat kelulusan,” katanya. 

Rencana Cawapres Sandiaga Uno akan menghapus UN, perlu mendapat kajian lagi. Apalagi yang ditawarkan Sandiaga Uno menggantikan dengan penelusuran minat dan bakat, ini abstrak dan tidak jelas tawaran solusinya.

“Menurut kami, untuk siswa SMK yang diharapkan lulusannya mempunyai keterampilan (skill) perlu diperhatikan guru-guru produktif pada SMK, karena ini kurang dan belum memadai untuk kebutuhan guru-guru produktif di SMK,” lanjutnya. 

Penelusuran minat dan bakat adalah instrumen untuk input sementara UN hasil belajar secara nasional.(*)

---