Eep Saefullah Fatah, Direktur PolMark saat berkunjung di Makassar, Kamis (21/3/2019)/Muhammad Fardi/GOSULSEL.COM
#

Survei PolMark 7 Parpol Kemungkinan Tidak Lolos PT, Termasuk Hanura dan Perindo

Kamis, 21 Maret 2019 | 19:31 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Politik Marketing (PolMark) Indonesia mempublikasikan survei peluang partai politik lolos presidential threshold atau ambang batas parlemen. Lembaga survei dan konsultan politik yang bekerjasama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) itu memotret ada tujuh partai politik yang kemungkinan tidak lolos peserta Pemilu.

Mereka yang kemungkinan tidak lolos adalah Perindo dengan persentase 2,0%. Selanjutnya berturut-turut; Hanura (1,1%), PSI (0,6%), PBB (0,5%), Berkarya (0,4%), PKPI (0,2%) dan Garuda (0,1%).

pt-vale-indonesia

Sementara 9 lainnya yang berpotensi lolos tertinggi adalah PDI Perjuangan dengan persentase 28,6%, selanjutnya berturut-turut; Gerindra (14,1%), Golkar (13,3%), PKB (11,5%), Demokrat (6,5%), PAN (5,9%), NasDem (5,6%), PKS (4,6%) dan PPP (4,5%).

Artinya dalam seurvei tersebut tercermin bahwa dari 10 partai parlemen, satu di antaranya terancam terdepak, yakni Hanura. Founder PolMark Indonesia, Eep Saifullah Fattah mengatakan bahwa pihaknya menggunakan istilah berpotensi sukses dan kemungkinan gagal.

“Kata potensi dan kemungkinan itu penting, karena ini survei dengan margin of error. Dan kami menghargai semua elemen partai dan Caleg-calegnya saat ini berikhtiar, semua partai,” kata Eep saat ditemui di Hotel Sahid Jaya, Makassar, Kamis (21/3/2019).

Dia melanjutkan, terlepas dari itu semua dari 10 partai yang ada di DPR RI melewati parlementery treshold Pileg 2014, memang ada satu, yakni Partai Hanura yang angka agregatnya dari 73 survei membuat Hanura berkemungkinan untuk tidak mencapai 4%.

“Kalau disebut PBB dan PKPI. Pada Pileg 2014 lalu memang tidak lolos Parlementary Treshold,” kata dia.

Namum dia enggan membuat secara detil analisis strategi yang diperlukan Parpol untuk menggenjot elektabilitas. Alasan Eep menjaga etika profesionalisme lantaran PolMark adalah konsultan PAN.

“Masa ngomongin strategi yang bisa didengar partai yang lain kan. Tapi secara umum begini. Berpartai di Indonesia itu ternyata tidak cukup punya resorsis. Anda boleh uang sebanyak apapu, tapi kalau tidak punya jaringan sosial yang memadai, Indonesia terlalu besar untuk diotak atik, apalagi dalam jangka waktu terlalu pendek,” ujarnya.

Masih lanjut Eep, tiga variabel harus dikompromikan. Resources memang penting, tapi di satu sisi jaringan sosial itu penting. Baik tokoh partai, ketua partai dan jaringan Calegnya.

“Dan yang ketiga waktu. Jangan pernah main-main dengan waktu. 17 April tidak bisa dimundurkan sehebat apapun kehebatan seseorang,” tandasnya.(*)


BACA JUGA