MAROS, GOSULSEL.COM — Bupati Maros HM Hatta Rahman tidak lagi memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada perencanaan pembangunan tahun 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Hatta saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Rabu (27/3/2019). 

Hatta mengatakan, meski masih menganggarkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 mendatang namun pagu anggaran yang dialokasikan tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya, kata Hatta, akan lebih fokus pada pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan. 

“Pembangunan infrastruktur tetap ada tapi tidak sebesar beberapa tahun lalu karena memang perbaikan infrastruktur sudah hampir rampung begitu juga pembangunan kantor-kantor serta pasar-pasar juga hampir rampung sehingga tahun ini dan tahun depan kita fokus pada pengembangan SDM dan industri kreatif,” papar Hatta. 

Salah satu komitmen Hatta dalam pengembangan SDM dan industri kreatif yakni disediakannya balai latihan kerja (BLK) di Maros. Menurut Hatta, keberadaan BLK sangat penting menunjang pengembangan SDM masyarakat Kabupaten Maros karena masyarakat dapat memanfaatkan BLK tersebut untuk mengembangkan skill dan keterampilannya. “Pemerintah akan memfasilitasi sarana untuk pengembangan skill dan keterampilannya melalui BLK ini. Yang mau kursus mengembangkan keterampilannya bisa ikut di BLK ini. Bahkan kita akan siapkan guest house untuk mendukung, jadi nanti ada guest house untuk peserta pelatihan,” ujarnya. 

Selain BLK, Pemkab Maros juga fokus pada pengembangan industri kreatif atau UMKM. Melalui BLK ini, industri kreatif akan dilatih dari proses kreatifitas produk hingga kemasan dan pemasaran serta pengembangan destinasi wisata baru. “Kita berharap dengan program-program ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” beber Hatta.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros Towadeng menyebut sedikitnya ada 4 ribu usulan program yang masuk dari hasil musrenbang kecamatan beberapa waktu lalu. Jumlah ini hampir sama dengan usulan tahun lalu. 

“Tahun ini usulan yang masuk empat ribuan usulan program, tapi itu belum kita verifikasi karena ada program yang bisa ditarik masuk dalam program desa melalui dana desa dan ada juga melalui dana kelurahan. Yang bisa masuk ke program desa tidak masuk ke kabupaten apalagi akan ada dana kelurahan sehingga usulan yang sampai ke kabupaten akan tersaring dan lebih sedikit. Untuk usulan kegiatan relatif sama dengan tahun lalu,” pungkas Towadeng.(*)

---