Peserta Diklatpim Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Intip Proses Pelayanan di Kantor DPMPTSP Gowa
GOWA, GOSULSEL.COM – Rombongan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dari Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua mengunjungi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Gowa, Senin (1/4/2019).
Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Pegunungan Bintang, Stefanus Mambiew mengatakan DPM PTSP merupakan salah satu dari empat yang menjadi lokus kunjungannya di Kabupaten Gowa.
“Ada empat yang akan kami kunjungi yaitu, Dinas Kependukan dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dina Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD),” ujarnya.
Di Kantor DPMPTSP Kabupaten Gowa, rombongan peserta Diklatpim Kabupaten Pegunungan Bintang diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP, Indra Setiawan Abbas bersama Kepala Bidang dan stafnya.
Indra Setiawan Abbas menyambut baik kedatangan peserta Diklatpim dari tanah Papua tersebut. Menurut Indra hal tersebut merupakan suatu kehormatan bagi DPMPTSP Kabupaten Gowa karena dijadikan salah satu lokus kunjungan.
“Syukurlah kami dikunjungi. Itu artinya kami bisa berbagi ilmu. Namun itu bukan berarti kita lebih baik gitu, tapi kita saling berbagilah. Mungkin di sana ada bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki pelayanan dan mungkin kita juga bisa memberi mereka model pelayanan yang ada sama kita. Jadi ini saling memberi dan saling menerima, saling menutupilah,” ujarnya.
Indra Indra Setiawan Abbas juga menyebutkan beberapa yang menjadi fokus Kunjungan dan yang ditanyakan oleh peserta Diklatpim Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sistem pelayanan dan perizinan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Gowa.
“Jadi mereka di sini melihat proses pelayanan, proses pengaduan masalah proses perijinan yang tidak terselesaikan dan masalah investasi penanaman modal,” tambahnya.
Diketahui pada tahun 2018 lalu, DPMPTSP Kabupaten Gowa mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) RO sebagai penyelenggaraan pelayanan publik terbaik SKPD dan Akuntabilitas Kinerja SKPD Predikat BB.(*)
