MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan R Adnan memberi apresiasi hadirnya aplikasi online sebagai alat perekaman pajak daerah yang dipasang Wajib Pajak. 

Hal ini disampaikan saat ditemui dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kab/Kota se-Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma Makassar, Selasa (9/4/2019).

“Pasti insya Allah kita akan lakukan peningkatan pendapatan dengan adanya kerjasama ini, karena ini semakin transparan dengan penggunaan sistem online,” jelas Irwan.

Lebih lanjut, kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional juga, kata Irwan, lebih mempermudah Bapenda dalam persoalan nilai tanah khusus pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

“Para wajib pajak khusus BPHTB tidak risau lagi dengan penetapan itu, karena di dalam Zona Nilai Tanah (ZNT) itu akan kelihatan berapa sebenarnya harga tanah yang berlaku di kawasan tertentu. Terkhusus kepada pimpinan KPK kami sangat excited dengan kunjungan beliau,  yang memberi semangat dalam memberikan peningkatan pendapatan,” ungkapnya.

Irwan juga mengatakan akan melakukan workshop langsung untuk penggunaan host to host antara BPN dengan Bapenda Makassar dalam hal mensosialisasikan pelaksanaan aplikasi online tersebut. 

“Saya gembira karena Makassar dijadikan file project sebab di sini kita launching, diharapkan hasil ini memberikan virus yang baik buat pemkab/kota yang lain khususnya Bapenda dan BPN. Kita tinggal tingkatkan kapasitasnya, insya Allah para wajib pajak sudah mengetahui sehingga ini semua bisa sinergi, arti penting dari pelaksanaan online sistem ini,” pungkasnya.(*)

---