MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah menggelar rapat pimpinan terkait rencana pengajuan hak angket atau interplasi terhadap sejumlah polemik yang terjadi selama pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Sulsel.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Sulsel HM Roem. Dia mengatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan perihal dua masalah, pertama serapan anggaran yang sangat rendah dan SK mutasi yang akhirnya dibekukan Kemendagri.

“Jadi tadi sudah rapat pimpinan, teman-teman pada prinsipnya sangat serius terhadap dua masalah. Kami di dewan tentu harapannya kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari,” kata Roem, Rabu (15/5/2019).

Roem melanjutkan bahwa, tak ada tujuan lain dari penggunaan hak-hak dewan terhadap polemik yang terjadi selain untuk memberikan kepastian dengan dua masalah tersebut.

“Saya serahkan ke teman-teman (DPRD) untuk melakukan kajian, mana hak yang akan digunakan dan masalah apa saja menjadi urgen untuk digunakan hak itu,” tuturnya.

Selain itu, Roem juga ingin memastikan harmonisasi antara gubernur dan wakil gubernur yang belakangan diindikasikan tidak harmonis.

“Ini harus disampaikan secara terbuka apa masalahnya, kalau memang tidak ada masalah, kenapa SK mutasi dibekukan, itu kan ada masalah, jangan diperlihatkan seolah-olah tidak ada masalah,” katanya.(*)

---