MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM. Nurdin Abdullah memberikan pembekalan khusus dan melepas secara resmi KKN tematik penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan pada hutan lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Kabupaten Gowa. Pelepasan ini digelar di Baruga Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Kamis (23/5/2019).

“Kita harus memanfaatkan waktu satu bulan ke depan untuk menyusun rencana yang akan menjadi acuan kita semua,” ungkap Prof HM Nurdin Abdullah dalam sambutannya.

Gubernur Sulsel yang juga alumni Unhas mengaku, harusnya cekdam Bili-bili di Gowa multi fungsi. Kejadian banjir yang melanda Sulsel Januari lalu diakibatkan fungsi tampung air berkurang. Salah satu faktor penyebabnya adalah pendangkalan yang dikarenakan adanya aktivitas di sekitar dam Bili-bili.

“Kenapa Unhas melakukan KKN khusus di DAS Jeneberang, karena ini adalah kerjaan kemanusiaan. Sejak saya jadi mahasiswa DAS Jeneberang ini sudah menjadi aliran yang sangat kritis,” beber Nurdin Abdullah.

Di tempat yang sama, Wakil Rektor I Unhas Makassar, Prof Muhammad Restu MP menyampaikan jika Unhas sebagai kampus yang selalu bersama dengan masyarakat, memang mencari dan mendalami masalah yang ada di masyarakat.

“KKN ini untuk melakukan program kemanusiaan, beberapa program Unhas selalu di depan mengenai kebencanaan. Kami tidak hanya melihat yang terjadi, tapi Unhas harus turun bersama dengan pemerintah daerah,” ungkap Prof. Restu yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh mahasiswa KKN tematik Unhas Makassar.

Untuk itu menurut Prof Restu, pihak Unhas sangat berharap pada KKN yang dilakukan gelombang ke-102 tersebut yang tentunya cukup berbeda dengan KKN selama ini. 

“Kita mau betul-betul aktif di masyarakat bukan berleha-leha. Gelombang ke-102 ini mudah-mudahan sehat dan pulang dengan sehat juga. Apalagi dilepas secara langsung oleh bapak Gubernur Sulsel,” pungkasnya.

KKN khusus Unhas Makassar ini terdiri dari tiga kelompok, pertama KKN pendidikan advokasi, KKN mengenai kesehatan dan KKN khusus terkait  masalah hutan. Selain Pemprov Sulsel, sejumlah pihak yang berperan dalam program KKN tematik tersebut yakni Kementerian Kesehatan, Yayasan Kalla dan stake holder terkait Kebencanaan.

“Kami berharap Unhas dengan program ini bagaimana menangani masalah yang ada di hutan,” tutupnya.(*)

---