GOWA, GOSULSEL.COM – Anggota Badan Anggran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Gowa, Kamis (13/6/2019).

Rombongan diterima oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gowa, Muh Fitriady di Ruang Rapat Paripurna. Selain itu, dalam pertemuan tersebut hadir juga Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Ismail Majid.

Ketua Baggar DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Gowa Bersejarah, julukan Kabupaten Gowa untuk sering peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami dari DPRD Kabupaten Semarang, Kami mengucapakan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan merima kami. Kedatangan kami di sini untuk menambah wawasan refrensi selaku badan anggaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa walaupun regulasi sama dan sumber pendapatan sama, namun menurutnya ia ingin menggali strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan PAD.

“Kalau kita lihat sumber PAD mungkin sama dan regulasinya sama. Hanya stragi yang diterapkan pada potensi yang ada di daerah itu, itu yang mungkin berbeda dan kami ingin tahu. Kalau APBD kami di Kabupaten Semarang Rp 2,3 triliun dan PAD Rp 380 miliar dan itulah yang kita gunakan di 15 kecamatan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Ismail Majid mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Pemkab Gowa untuk meningkatkan PAD ada dengan peremajaan data base setiap 6 bulan sekali.

“Tidak terlepas dari the basic data yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa. Setiap 6 bulan kami lakukan peremajaam data. Ini kami lakukan tidak menutip kemingkinan ada potensi yang belum terakomodir misalnya potemsi PAD baru,” jelasnya.

Selain itu, Ismail Majid juga menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD terbesar adalah dari sektor pajak. Oleh itu ia juga mengeluarkan surat ketetapan pajak.

“Wajib pajak pada dasarnya akan menghindari yang namanya pajak. Salah satu yang kami lakukan dalam bentuk pengawasan yaitu Pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak,” tambahnya.(*)

---