Nurdin Abdullah saat meninjau jalan lintas dari Sabang ke Seko, akhir bulan Mei lalu

PUPR Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Jalan Seko dan Rantepao-Bua

Selasa, 18 Juni 2019 | 18:05 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelontorkan anggaran Rp1,5 triliun di Sulsel. Dana ini rencananya untuk pembangunan jalan di Seko, Kabupaten Luwu Utara dan poros Rantepao (Toraja Utara)-Bua (Luwu).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pekan lalu di Jakarta. Pertemuan itu sendiri dilakukan Nurdin sebelum kunjungan kerja ke Jerman dan Belanda.

“Kemarin saya juga mampir di Menteri PUPR, ada tiga hal prioritas di tahun 2020. Pertama selesaikan Seko, jalur dua Rantepao-Bua ada anggaran Rp1,5 triliun,” kata Nurdin, saat ditemui di Rujab Gubernur, Selasa (18/6/2019).

Mantan bupati Bantaeng ini menjelaskan untuk kedua poros ini rencananya akan dikerjakan selama dua tahun, mulai 2020 sampai 2022. Khusus poros Seko akan dilanjutkan pembangunannya ke arah Mamuju (Sulawesi Barat) dan Sigi (Sulawesi Tengah).

Akhir bulan Mei lalu, Nurdin Abdullah didampingi Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani telah meninjau jalan lintas dari Sabang ke Seko. Proses pengerjaan sendiri telah dilakukan tahun ini menggunakan APBD Pemprov dan bantuan APBN, target  rampung dan bisa dilalui mobil akhir tahun ini.

Nurdin Abdullah mengatakan, setelah rampung pengerasan akhir tahun ini dan bisa dilewati mobil, diupayakan anggaran dari APBN untuk pengaspalan.

Jalan dari Sabang ke Seko ini akan menghubungkan Sulawesi Barat melalui Mamuju dan menghubungkan Sulawesi Tengah melalui Sigi.

Selain masalah infrastruktur jalan, Nurdin juga membahas mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya di Makassar. Serta masalah pengelolaan sampah yang ada di Makassar.

“Kedua masalah air bersih, tinggal tunggu DED. Makassar saja belum terlayani air bersih secara keseluruhan. Ketiga soal persampahan, ini penting karena TPA di Makassar pengelolaannya masih tradisional,” tutupnya.(*)