MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sejumlah pemuda Partai Golkar menginisiasi pembentukan Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar). Hal ini dilakukan menanggapi isu aktual perihal gerakan mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) beringin rindang.

Desas desus percepatan Munas Golkar ini terjadi pasca kontestasi politik Pileg dan Pilpres 2019. Meski hiruk pikuk politik masih terasa karena ada proses lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan adanya gugatan PHPU Pilpres dan PHPU Pileg.

Meski hasil Pemilu serentak 2019 belum selesai, dinamika politik justru mulai bergulir di internal Partai Golkar dengan adanya dorongan sejumlah pihak untuk mempercepat Munas, dengan alasan bahwa hasil Pileg 2019 tidak maksimal karena perolehan suara Golkar yang turun dibanding Pemilu 2014.

Salah satu inisiator JAM Golkar, Risman Pasingai mengatakan, gerakan ini tentu saja dipahami dalam konteks dinamika demokrasi, meski harus diakui juga bahwa berdasarkan fakta hasil Pileg 2019 Golkar berada di urutan kedua perolehan suara nasional 12% setelah PDIP.

“Sebuah pencapaian yang tentu saja patut kita diacungi jempol karena Golkar sejak 2014 mengalami turbulensi politik sejak dualisme kepemimpinan nasional antara Abu Rizal Bakri dan AL,” kata dia.

Bukan itu saja, Golkar sempat mengalami tsunami politik kembali karena Ketua Umun Setya Novanto diterpa kasus korupsi. Konsolidasi yang tadinya sudah mulai berjalan akhirnya harus berhenti di tengah jalan sampai akhirnya pada Desember 2017, DPP Golkar menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.

Persis Airlangga memegang kendali di Golkar. Dalam situasi yang tidak normal, menurut MRP akronim Risman Pasingai, maka bukan suatu hal yang biasa jika dalam 1,5 tahun kepemimpinannya Golkar masih bisa mendapat perolehan suara seperti pada Pileg 2019 ini.

“Maka kami menilai jika saat jni muncul desakan untuk mempercepat Munas Golkar, itu merupakan sesuatu yang berlebihan bahkan hanya didasari oleh nafsu politik semata oleh segelintir orang. Patut diduga isu ini menguat karena kita tahu bahwa saat ini sedang ramai penyusunan kabinet kerja Jilid II di bawah kepemiminan Jokowi-Amin,” katanya.

Masih lanjut dia, berbicara mengenai Munas itu adalah kewajiban organisasi yang memang harus dijalankan, namun tentu berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan bersama yaitu pada bulan Desember 2019.

“Jadi bagi siapapun kader Golkar yang berkeinginan untuk maju menjadi Ketum Golkar disarankan untuk menunggu pelaksanaan munas sesuai konstitusi yaitu bulan Desember 2019. Selain itu kami mensiyalir bahwa gerakan mempercepat pelaksanaan Munas terindikasi disetir oleh pihak luar partai Golkar yang punya kepentingan sesaat dan sama sekali tidak memahami kultur dan adat dalam Partai Golkar,” tegas Wakil Ketua DPD II Golkar Sulsel ini.

Dikatakan MRP, dengan mencermati dinamika tersebut; pihaknya para aktivis muda Partai Golkar yang memiliki latar belakang organisasi kepemudaan yang aktif di Golkar menganggap perlu dan penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan mengeluarkan sikap demi menjaga soliditas, keutuhan dan marwah partai:

Berikut bebeberapa poin penegasan Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar) yang dikutip melalui MRP:

1. Mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional yg pelaksanaan nya bulan Desember 2019 sesuai konstitusi organisasi dan konsesus bersama seluruh pemilik suara pada munaslub 2017.

2. Menolak segala bentuk intervensi pihak luar terhadap dinamika internal partai golkar.

3. Menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas partai dan tidak terpancing oleh gerakan yang ingin memecah belah partai

4. Menyerukan kepada kader partai yang ingin maju sebagai Ketua Umum Golkar agar bersama dan menunggu pelaksanaan munas pada Desember 2019

5. Soal Kepemimpinan nasional DPP Partai Golkar siapapun berhak maju sebagai Ketua Umum. Namun dalam situasi saat ini dan demi menjaga keutuhan dan kejayaan partai golkar ke depan maka kami menganggap sosok dan figur Mas Airlangga Hartarto adalah figur dan sosok yang masih pas dan tepat untuk memimpin kembali sebagai Ketum DPP Partai Golkar 5 thn kedepan.(*)

---