FKM UPRI Makassar melaksanakan kegiatan Bedah Buku Kajian Disparitas SDM Kesehatan Kepulauan yang digelar di Aula FKM UPRI, hari ini, Selasa (25/6/2019)

HMJ AKK FKM UPRI Gelar Bedah Buku Untuk Peningkatan Budaya Literasi

Selasa, 25 Juni 2019 | 12:57 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia (FKM UPRI) Makassar melaksanakan kegiatan Bedah Buku Kajian Disparitas SDM Kesehatan Kepulauan yang digelar di Aula FKM UPRI, hari ini, Selasa (25/6/2019). Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan (HMJ-AKK), yang dikomandoi Muhammad Arfah sebagai ketua HMJ AKK.

Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Dekan FKM UPRI Dr. Arlin Adam, SKM, M.Si yang merupakan narasumber sekaligus sebagai penulis buku Kajian Disparitas SDM Kesehatan Kepualan.Turut hadir pula pada kegiatan ini Wakil Dekan III FKM UPRI Andi Alim, SKM, M. Kes.

Ketua HMJ AKK Arafah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para calon SKM.

Wakil Dekan III FKM UPRI Andi Alim, SE, SKM, M. Kes berharap agar kegiatan seperti ini bisa menjadi budaya civitas akademik yang ada di FKM UPRI untuk meningkatkan budaya literasi yang merupakan budaya yang lagi di butuhkan saat ini.

Dr. Arlin Adam, SKM, M. Si menyatakan bahwa “Kegiatan bedah buku yang diinisiasi oleh mahasiswa FKM UPRI sangat membanggakan karena menghidupkan budaya literasi sebagai dasar fundamental pengembangan wawasan keilmuan dan kemasyarakatan. Mahasiswa yang membudayakan literasi sebagai bagian kehidupan kampus pada akhirnya mampu menjadi bagian dari penyelesaian solusi yang dihadapi bangsa ini, terlebih jika dikaitkan dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan sebagaimana yang menjadi topik kajian bedah buku,” ujarnya.

Lanjut Arlin, “Buku Disparitas SDM Kesehatan Kepulauan merefleksikan sulitnya masyarakat kepulauan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu diakibatkan oleh kompleksitas persoalan yang sesungguhnya sudah menjadi masalah kronis seperti tenaga kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan, ketenagaan yang minim kompetensi, dan diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah yang belum memberi hak afirmasi bagi masyarakat kepulauan sebagai populasi yang rentan,” pungkasnya.(*)