MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Inspektorat Sulsel telah merampungkan pemeriksaan anggaran perjalanan dinas di enam OPD Pemprov Sulsel. Pemeriksaan sendiri dilakukan selama lima hari, mulai 17-21 Juni kemarin. 

Enam OPD yang diperiksa tersebut adalah tiga lingkup Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Serta tiga OPD lainnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dewan.

Plt Inspektur Sulsel Salim S mengatakan hasil temuan pihaknya ada ratusan juta anggaran perjalanan yang diduga fiktif yang ditemukan pihaknya. Hasil temuan ini akan disampaikan saat KPK melakukan koordinasi dan supervisi daerah (Korsupda) mulai 1-5 Juli mendatang.

“Kalau ada fiktif dan harus dikembalikan, dan itu ada. Masih dalam internal APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dulu. Kalau tidak, ada batas waktu sebelum dilempar ke APH (Aparat Penegak Hukum),” kata Salim di Kantor Inspektorat Sulsel, Jumat (28/6/2019).

Salim menjelaskan pihaknya diminta KPK untuk memeriksa anggaran perjalanan dinas enam OPD tersebut selama tiga tahun belakangan ini. Pemeriksaan ini dilakukan di luar pemeriksaan reguler atau rutin.

“Di Pemprov itu ada OPD yang hanya dua miliar perjalanan dinasnya. Tapi yang enam ini, bahkan sampai ratusan juta (fiktif) yang ditemukan,” jelasnya.(*)

---