MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sudah empat hari sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel berlangsung. Ada beberapa pernyataan terperiksa yang mengarah pada dugaan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Seperti yang diungkapkan oleh mantan Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sulsel, Jumras terkait upaya penyuapan oleh dua pengusaha keturunan yang mengaku orang dekat Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah. Selain itu, ada bocoran terkait beberapa proyek penunjukan langsung yang diberikan kepada beberapa kerabat NA.

Terkait hal ini, pakar pemerintahan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal pansus hak angket DPRD Sulsel. Terlebih ada beberapa pernyataan dugaan korupsi yang menyeruak di persidangan.

“Harusnya KPK yang masuk di situ, telusuri hal seperti itu. Kalau penunjukkan langsung sangat gampang untuk pembuktian apalagi bukan keahlian dari perusahaan yang ditunjuk,” kata Bastian di Kampus UPA, Kamis (11/7/2019).

Selama ini kata Bastian keberadaan KPK di Pemprov Sulsel hanya mengurusi kasus kecil, seperti masalah SKPD atau perjalanan di setiap OPD. Padahal banyak kasus besar yang mesti diungkap oleh KPK.

“Ini KPK kerjanya hanya tunjuk-tunjuk periksa ini itu ke Inspektorat Sulsel. KPK enak saja bisikan orang, mungkin saja oknum KPK yang bertugas hanya mengumbar banyak cerita. Langsung tangkap saja, tidak usah umbar cerita. KPK itu banyak kasus besar yang harus ditangani, ini malah tangani SKPD,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bastian mendukung penuh upaya Pansus Hak Angket DPRD Sulsel untuk memeriksa beberapa kesalahan administrasi. Sebab, kesalahan ini bisa saja merugikan keuangan daerah.(*)

---