GOWA, GOSULSEL.COM — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai Kota Solo melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Gowa, Senin (29/7/2019).

Jaswadi yang memimpin rombongan DPRD Kota Surakarta mengucapkan bahwa kedatangannya ke Kabupaten Gowa untuk sharing terkait Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan seberapa besar usulan DPRD dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Rombongan diterima langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gowa, Muh Fitriady beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Darah (Bappeda) Kabupaten Gowa, Taufik Mursad.

Menanggapi hal tersebut, Taufik Mursad menjelaskan bahwa untuk tahun ini APBD Kabupaten Gowa sebesar Rp1,9 triliun dengan pendapat asli daerah (PAD) sekitar Rp250 miliar.

Lanjut Taufik Mursad untuk APBD perubahan di Kabupaten Gowa tidak terlalu dipaksakan, mengingat peningkatan PAD Kabupaten Gowa tidak terlalu signifikan. Selain itu, menurutnya yang lebih diutamakan masih APBD pokok.

“Perubahan itu adalah hanya menyesuaikan terhadap kesulitan belanja pokok itu kita sesuaikan di perubahan, dan kalau ada penambahan anggaran tiba-tiba yang harus kita sesuaikan tiba-tiba. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang kita paksakan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika PAD di pokok itu tercapai maka di Perubahan bisa ada penambahan target melihat proyeksi pendapatan,” ujarnya.

Sementara untuk hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Gowa, Taufik Mursad menyebutkan bahwa DPRD adalah mitra yang baik bagi Pemerintah Daerah.

“Posisi DPRD dengan eksekutif di Kabupaten Gowa ini adalah mitra yang sangat baik, saling menghormati dan saling menghargai. Boleh dikata dalam masa kepemimpinan bapak Adnan Purichta Ichsan kami di DPRD tidak pernah cerita bahkan tidak ada dusta di antara kami karena semuanya bisa terkomunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Sedangkan untuk usulan DPRD, Taufik Mursad menambahkan bahwa setelah Musrenbang akan kembali diadakan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan.

“Setelah musrenbang ada namanya forum SKPD. Di sinilah ketemu antara usulan-usulan musrenbang kebijakan strategis SKPD sesuai dengan RPJM Bupati dan juga pokok pikiran DPR,” tambahnya.(*)

---