MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Lembaga Pengawasan Publik Amanah Garuda Indonesia (AGINDO) menggelar dialog publik dengan tema ‘Menakar Kekuatan Pendatang Baru di Pilwali Makassar tahun 2020’ di Country Coffe and Resto, Jalan Toddopuli, Makassar, pada Minggu (25/8/2019).

Pada kegiatan itu, Agindo menghadirkan 4 narasumber, yakni pengamat politik dari Unismuh Makassar Andi Luhur Priyato, Politisi Makassar yakni Rahman Pina dan Irwan Djafar, serta penantang baru di Pilwali Makassar, Abdul Rahman Nur.

Pada penjelasannya, Andi Luhur mengatakan bahwa penantang baru mestinya harus melakukan kontrasting tajam dengan para figur lama. Hal ini dilakukan agar memiliki pembeda dengan gaya dan metode kampanye sebelumnya.

“Memang perlu melakukan cara yang menjadi pembeda dengan yang lain. Kalau misalnya hanya menyebar alat peraga saya kira sudah biasa. Pemilih tradisional pasti preferensi memilihnya bukan karena pertimbangan rasional. Makanya perlu pendekatan-pendekatan lain, butuh pendekayan sosliologis bukan psikologis,” ungkap Luhur.

Rahman Pina menjelaskan soal coah politik dalam setiap pertarungan Pilkada. Dia menegaskan sebagai pelaku politik di Kota Makassar dirinya menyimpulkan bahwa money politik atau politik uang adalah strategi yang tidak harus dilakukan. Pengalaman RP, akronim namanya memenangkan 3 kali Pileg tanpa melakukan politik transaksional.

“Tapi ada namanya cosh politic. Itu yang sulit dihindari. Karena butuh biaya operasional, pertemuan-pertemuan itu butuh konsumsi,” ungkapnya.

Sementara itu ARN sebagai pendatang baru mengungkapkan modal kekuatan politiknya. Dia menjelaskan bahwa segala bentuk persiapan telah dilakukan termasuk membangun komunikasi dengan partai politik dan jejaring politik.

“Sampai hari ini Parpol belum punya keputusan siapa yang ditetapkan sebagai bakal calonnya. Tapi ada beberapa partai politik saya ajak komunikasi mulai dari disini hingga pusat,” ungkap dia.

Dia mengungkapkan bahwa cukup menggandeng dua partai politik, maka langkahnya untuk masuk dalam arena kontestasi bisa melenggang.

“Saya cukup membuat deal politik kepada 2 partai yang minimal kursinya 10 kursi di DPRD Makassar. Karena syarat untuk menjadi Wali Kota minimal 10 kursi,” tandasnya.(*)

---