Gubernur HM Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman

Satu Tahun Prof Andalan, Luhur: Tanpa Dentuman dan Hanya Fokus ‘Ratakan Jalan’

Kamis, 05 September 2019 | 10:50 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Tepat satu tahun kepemimpinan Gubernur HM Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman di Pemprov Sulsel. Belum banyak yang bisa diperbuat oleh pasangan berakronim Prof Andalan ini.

Pengamat pemerintahan, Andi Luhur Prianto mengatakan selama setahun kepemimpinan Prof Andalan tak ada yang luar biasa. Sangat jauh dari ekspektasi tinggi pemilihnya saat Pilgub 2018 lalu. 

muhammad-ismak

“Tentu mereka mengharapkan terjadi terobosan, atau setidaknya ada diferensiasi dari kepemimpinan sebelumnya. Tapi ini kelihatan tak ada dentuman,” kata Luhur kepada GoSulsel.com, Kamis (5/9/2019).

Dosen Unismuh Makassar ini menyebutkan di apel pertama di Gubernuran, NA sempat memberi harapan perubahan. Tapi setelah itu, yang lahir hanya polemik demi polemik. Kelihatan betul style of leadership yang di tampilkan NA-ASS ke publik, penuh dengan beban konsesi-konsesi politik pra-Pilkada. 



“Mereka tidak membagi tugas kepemimpinan secara proporsional. Beberapa keputusan strategis mengalami peninjauan dan bahkan pembatalan. Puncaknya dengan penggunaan hak angket oleh DPRD tentang kepemimpinan mereka,” sebutnya.

Lebih jauh menurutnya, kepemimpinan NA-ASS seperti sedang mengalami transisi yang panjang. Konsolidasi birokrasi belum berjalan efektif. Pelibatan lembaga eksternal semacam KPK RI hingga di level teknis tata kelola pemerintahan hingga ke penempatan pejabat sesungguhnya merefleksikan lemahnya kinerja aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Di tahun pertama kepemimpinan NA-ASS, sepertinya mereka lebih fokus ‘meratakan jalan’. Beberapa proyek infrastruktur multi-tahun memang perlu ditinjau dan dirapihkan soal status hukum dan kepemilikan lahan,” jelasnya.

Masalah lain yang dihadapi Nurdin Abdullah dan wakilnya adalah penataan organisasi OPD yang juga terlalu lama serta penentuan pejabat definitif yang penuh dinamika.

“Kondisi ini tentu tidak sesuai ekspektasi mereka di RPJMD yang ingin langsung kick-off di tahun pertama,” pungkasnya.(*)

BACA JUGA