MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Angka kebutuhan rumah (backlog) masyarakat Sulawesi Selatan sudah mencapai 300-350 ribu unit. Hanya saja, Pemprov Sulsel tak punya program khusus untuk memenuhi kebutuhan rumah ini.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2), Andi Bakti Haruni mengatakan masalah pembangunan rumah terutama program rumah subsidi bukan menjadi kewenangan pihaknya.

“Itu urusan wajib kabupaten/kota. Pemerintah pusat sendiri punya program sejuta rumah. Kalau Pemprov, di RPJMD tidak ada program membangun rumah subsidi karena bukan kewenangan Pemprov,” kata Bakti di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/9/2019).

Meski tak mengeluarkan anggaran untuk sektor perumahan, Pemprov Sulsel melalui Dinas PKP2 tetap memfasilitasi pengembang untuk membangun perumahan.

Terkait persoalan rumah subsidi, Bakti mengakui saat ini ada keterbatasan pemerintah terkait anggaran. Hal ini menjadi salah satu keluhan pengembang perumahan bersubsidi.

“Sekarang pengembang ribut karena subsidi dibatasi. Tapi saya yakin pemerintah selalu berupaya memenuhi target mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD REI Sulsel, M Sadiq, mengaku realisasi rumah baru setengah dari target 25 ribu unit hunian. Namun, tidak semua subsidi. Sekitar 70-80 persen subsidi.

Setelah kuota subsidi habis, bos Zarindah Group itu menjelaskan, terjadi stagnasi jualan hunian bersubsidi. “Kalau pun ada yang closing itu hanya beberapa unit saja per pengembang,” jelasnya.(*)

---