MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur HM Nurdin Abdullah memilih fokus pada bidang infrastruktur. Akibatnya anggaran ke beberapa sektor dikurangi, seperti pendidikan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, anggaran sektor pendidikan kembali dipangkas. Tak tanggung-tanggung, pagu untuk dinas pendidikan rencananya dipangkas menjadi Rp20 miliar.

Angka ini lebih rendah dibandingkan anggaran yang ada di APBD 2019 sekitar Rp29 miliar.

Sementara, di tahun 2018 mengelola anggaran sebesar Rp110 miliar. Pengurangan anggaran bidang pendidikan, berdampak pada sejumlah item pendidikan yang dibiayai APBD, sebut saja insentif guru honorer. 

Jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sebesar Rp4,13 triliun. Porsi anggaran bidang pendidikan hanya sekitar 0,7 persen. Padahal UU mengamanatkan di atas 20 persen.

Angka ini juga sangat jauh dari alokasi anggaran pemerintah pusat untuk sektor pendidikan di Sulsel. Seperti diketahui Sulsel menerima dana transfer dari APBN yang cukup besar. Untuk sektor pendidikan, berkisar Rp2,604 Triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru dan alokasi lainnya.

Sementara untuk sektor infrastruktur, Pemprov kembali mengucurkan anggaran Rp1 triliun. Itu untuk membangun jalan, rest area hingga rumah sakit regional yang gagal terbangun tahun ini.

Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani mengatakan pihaknya tak bisa berbuat banyak. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meminta agar anggaran difokuskan ke infrastruktur. Makanya, OPD non teknis anggarannya menurun drastis. 

“Dua, tiga tahun program prioritas memang difokuskan untuk infrastruktur. Jadi anggaran besar ke situ. Intinya, tidak melesat dari RPJMD,” kata Hayat. 

Kendati demikian, kata Hayat, masih ada peluang untuk menambah anggaran di sektor pendidikan. Apalagi, pembahasan anggaran APBD 2020 baru akan dilakukan usai anggota dewan baru dilantik. 

“Masih bisa menyisir anggaran di OPD lain yang tidak terlalu prioritas. Nantilah, di DPRD dilihat karena tergantung persetujuan Banggar juga,” pungkasnya.(*)

---