Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani

Sekprov Serukan Pemda Percepat Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah

Rabu, 18 September 2019 | 22:06 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menyerukan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan penyelesaian laporan keuangan daerah hasil rekomendasi BPK RI Semester I tahun 2019.

“Posisi peringkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penyelesaian laporan keuangan daerah berada pada peringkat 20. Ini berdasarkan persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester I Tahun 2109 ini, untuk itu perlu dilakukan akselerasi,” jelas Abdul Hayat, Rabu (19/9/2019).

Seruan ini disampaikan Hayat saat menghadiri kegiatan Pembahasan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak (SIPTL) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan.

“Untuk melakukan akselerasi kita harus segera meminta pertimbangan dari BPK, dalam rangka melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian TLRHP, sehingga dapat meningkatkan peringkat kita,” kata Abdul Hayat.

Hayat menambahkan, kegiatan percepatan laporan keuangan hasil rekomendasi BPK RI masing-masing daerah merupakan prioritas yang perlu dibenahi dan diperbaiki.

“Tentunya ini prioritas, kapan saja, di mana saja, diperlukan untuk melakukan percepatan. Justru ini hadir untuk mempermudah kita semua, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk menunda semua itu,” tambahnya

Lebih lanjut, Abdul Hayat menyebutkan kelalaian administrasi adalah hal yang perlu dihindari semua pihak untuk mendukung pemerintahan yang sehat.

“Karena memang pendekatannya selalu pada apa inputnya dan apa outputnya. Input yang masuk selalu sama dengan output yang keluar, sedangkan di BPK output yang kelur bisa lebih besar daripada input yang masuk, kelebihan output itu merupakan inovasi, itulah yang namanya outcome,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Abdul Hayat menyampaikan bahwa akuntabilitas tidak diukur oleh banyaknya serapan tiap daerah, tetapi pada produk apa yang  dihasilkan.

“Tidak ada pilihan lain untuk kita semua, kita mengacu pada pendekatan efisiensi, pendekatan kemasyarakatan, pendekatan keamanan, pendekatan penghematan, mengajarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan di lapangan,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Kepala Inspektorat Sulsel, serta perwakilan OPD terkait lainnya.(*)