MRP: Jangan Main-main, Sanksi Partai Menanti

Selasa, 24 September 2019 | 22:46 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Hasil keputusan DPP Partai Golkar bersama dengan DPD I Golkar Sulsel terkait pengisian kursi jabatan pimpinan di DPRD kabupaten kota sudah final.

DPP Partai Golkar sudah memutuskan secara resmi dan sudah menyerahkan secara langsung kepada calon Pimpinan DPRD melalui DPD Partai Golkar Provinsi secara Nasional beberapa minggu lalu di Hotel Rizt Calton, Jakarta.

Artinya Proses Penetapan sudah selesai dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum kepada Perwakilan setiap Daerah.

“Olehnya kami berharap kepada bapak ketua umum DPP Partai Golkar untuk tetap pada keputusan tersebut, dan meminta kepada oknum DPP Partai Golkar untuk menhentikan manuver politik yang bisa membuat keputusan partai berubah-rubah dan merugikan kader Partai,” kata Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel, Risman Pasingai, Selasa (24/9/2019).



Khusus kepada DPD II Partai Golkar seSulsel, untuk segera melakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku terkait penetapan pimpinan DPRD dan segera berkoordinasi kepada Pihak DPRD masing-masing.

“Apa yang telah di putuskan oleh pihak Pansel DPP partai Golkar bersama Pansel DPD Partai Golkar Pronvinsi sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan partai, jadi tidak ada ruang bagi struktur partai di Kabupaten/Kota untuk bermain-main dengan kebijakan tersebut, karena bisa dikeluarkan sanksi organisasi kepada DPD II Partai Golkar,” Tegas Risman Pasigai, Ketua Bidang Organisasi & Daerah yang sekaligus Sekretaris Pansel Tingkat Provinsi.

“Perlu diketahui, hasil penunjukan itu sudah melalui proses panjang sesuai yang diamanatkan aturan partai. Proses seleksi ini tidak main-main. Berjenjang dari Kabupten, provinsi sampai ke pusat. Apa yang di putuskan oleh DPP partai Golkar itulah hasil keputusan politik partai yang mesti kita terima dengan kebesaran jiwa,” imbuhnya.

Risman yang juga bertindak selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pimpinan DPRD kab kota DPD I Golkar Sulsel ini mengingatkan, upaya tersebut bisa saja berujung sanksi kepada DPD II yang tidak tertib terhadap keputusan partai.

“Keputusan itu sudah final. Jadi tidak elok melakukan manuver yang seolah-olah mau menunjukkan bahwa kinerja pansel DPP partai Golkar dan DPD Provinsi itu tidak becus, bisa dibayangkan bagaimana perasaan kader yang di daerah sudah mendapatkan mandat resmi dari DPP Partai Golkar yang diserahkan oleh ketua umum, kemudian ada upaya oknum kader yang mencoba bermain-main, itu sangat tidak etis secara moral politik kepartaian,” tandasnya.(*)


BACA JUGA