Anggota DPR RI periode 2014-2019, Akbar Faisal mengikuti ujian promosi dokter dalam bidang ilmu administrasi publik di Universitas Negeri Makassar, Kamis (26/9/2019)/FOTO/MIRSAN

Dihadiri Dua Menteri, Akbar Faisal Paparkan Disertasi Setebal 382 Halaman

Kamis, 26 September 2019 | 13:27 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

MAKASSAR, GOSULSEL.COM– Anggota DPR RI periode 2014-2019, Akbar Faisal mengikuti ujian promosi dokter dalam bidang ilmu administrasi publik di Universitas Negeri Makassar, Kamis (26/9/2019). Politisi Partai Nasdem ini mengusulkan judul “Oligarki Partai Politik: Studi Pengisian Jabatan Publik Hasil Pemilu 1999-2019”.

Dalam sidang promosi ini dihadiri beberapa tokoh nasional, diantaranya dua menteri yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Selain itu hadir Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan beberapa tokoh politik lainnya.

Sidang promosi Akbar Faisal dipimpin langsung oleh Rektor UNM Prof Husain Syam (sekaligus Kopromotor) dengan promotor Prof Haedar Akib dan kopromotor lainnya Prof Hamdan Juhanis (Rektor UIN Alauddin Makassar).



Sementara Sekretaris sidang terbuka Prof Hamsu Gani (Direktur PPS UNM), penguji internal Prof Tahir Kasnawi (Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar) dan Prof Rifdan (Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik) serta penguji eksternal Prof Effendi Gazali (Guru besar Universitas Indonesia).

Akbar Faisal menyampaikan pidato ringkas dari 328 halaman disertasinya selama kurang lebih 25 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh penguji dan beberapa hadirin yang ada.



Mantan pengurus partai Demokrat dan Hanura ini mengatakan alasan dirinya mengangkat judul disertasi oligarki partai politik berangkat dari kegelisahan selama ini sebagai elit Politik.

“Saya sebagai politisi dan pemegang gelar akademik yang dibayangi kecemasan atas rendahnya kepercayaan publik terhadap niat baik dan partai politik terhadap negara,” kata Akbar dalam pidatonya.

Menurutnya, publik kecewa karena harapan atas perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi ternyata justru berbanding terbalik. (*)


BACA JUGA