MAKASSAR, GOSULSEL.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memberikan atensi terkait penyerahan aset dari kabupaten-kota ke provinsi. Salah satunya masalah terminal tipe B.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Senin (30/9/2019) masih ada tiga daerah yang belum rampung. Tiga kabupaten tersebut adalah Luwu, Soppeng dan Maros.

Koordinator tim Koordinasi dan Supervisi bidang Pencegahan (Koorsupgah) KPK, Dwi Aprilia Linda mengatakan masalah penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) harus diselesaikan dengan kunjungan langsung ke lapangan.

“Kita mau lihat perkembangan aset yang bermasalah terutama yang tumpang tindih dengan kabupaten kota. Nanti akan dilakukan kunjungan ke lapangan yang mana lokasinya,” kata Linda usai rapat.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Fahlevi Yusuf menjelaskan untuk masalah terminal yang ada di Kabupaten Soppeng, pihak Pemda merasa itu bukan terminal tipe B. Selain itu, luasan terminal yang tidak memenuhi syarat sebagai terminal tipe B.

“Kalau Soppeng sudah jelas, cuma alasan tidak sesuai aturan katanya. Tapi saya beralasan ada aktivitas AKDP di dalam, ada mobil dari Wajo yang masuk ke dalam,” jelasnya.

Pemda Soppeng menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan pengganti untuk terminal. Sementara lahan terminal yang ada akan dialihfungsikan, karena lokasinya yang strategis di tengah kota.

Untuk terminal di Kabupaten Luwu, Pemda setempat mengakui tak memiliki lahan tersebut. Disebutkan ada kesalahpahaman, sebab data yang ada sebelum pemekaran daerah Luwu Raya.

“Kemungkinan, kata mereka terminal yang dimaksud ada di Palopo. Kalau di Maros ada dua terminal, depan pasar sentral atau samping kantor bupati,” pungkasnya. (*)

---