MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 masih lama, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mulai mempersiapkan calon Penjabat (Pj) atau Pejabat Sementara (Pjs) bupati.

Nanti Pj akan ditugaskan di kabupaten yang masa jabatan kepala daerah telah habis sampai menunggu pasangan kepala daerah defenitif. Sementara Pjs ditugaskan mengambil alih pimpinan dari bupati dan wakil bupati yang cuti karena mengikuti Pilkada serentak.

Nurdin Abdullah mengatakan dirinya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penunjukan dan pengangkatan Pj/Pjs bupati dan walikota. Aturan ini sendiri telah digunakan saat penunjukan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb.

“Kita sudah buatkan Pergub, agar mereka paham tugas sebagai Pj atau Pjs. Karena PJ itu menjalankan pemerintahan sebagai pelaksana tugas. Kedudukan dia bukan hasil Pilkada,” kata Nurdin di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (3/10/2019).

Nurdin menjelaskan tugas utama Pj/Pjs adalah melanjutkan RPJMD yang ada, bukan membuat program yang baru. “Sebab selama ini, banyak Pj yang malah mengobok-obok kebijakan yang telah ada,” jelasnya.

Mantan Bupati Bantaeng ini menyebutkan Pj atau Pjs bupati yang akan ditunjuk tak mesti putra daerah. Tapi harus sesuai kualifikasi yang telah ditentukan oleh aturan, salah satunya harus pejabat eselon II atau setingkat kepala OPD.

“Tentu dari kepala OPD, nanti kita seleksi lagi. Misalnya melakukan pemaparan apa yang akan dilakukan selama menjadi Pj atau Pjs,” sebutnya.

Sekadar diketahui, ada 12 kabupaten-kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng, Bulukumba dan Selayar. 

Dari 12 daerah ini kemungkinan yang akan diisi Pj atau Pjs hanya Gowa, Barru, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng dan Selayar.(*)

---