MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Inspektorat Sulsel memaparkan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan sejak 2017 hingga 2019. Secara keseluruhan, progres penyelesaian LHP baik temuan administrasi dan kerugian negara di Pemprov Sulsel sudah membaik. Bahkan ada 25 OPD yang penyelesaian rekomendasinya sudah 100 persen.

Diantaranya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Biro Kesejahteraan, Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Kehutanan, Biro Pemerintahan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya ada, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Sementara OPD yang progresnya masih lambat diantaranya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (8,11%), Dinas Ketahanan Pangan dan TPH (31,67%), Perusda (22,22%), Dinas Perhubungan (28,57%), RSUD Labuang Baji (34%) dan Satpol-PP (35,71%).

“Temuan kami itu bisa saja dalam bentuk administrasi atau keuangan. Kalau yang lain, kebanyakan administrasi. Misalnya di Badan kepegawaian, ada eselon IV tapi tidak pernah ikut diklatpim IV,” kata Plt Inspektur Sulsel Salim AR di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (4/10/2019).

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan progres penyelesaian temuan dari semua OPD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

“Sudah ada peningkatan signifikan, tahun 2017 ada 1200 temuan, kemudian di 2018 jadi 1000 temuan dan sekarang sisa 600 lebih temuan paling tidak kita berupaya agar tindak lanjut tersebut bisa diselesaikan,” tambahnya.(*)

---