MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menolak pengusulan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir menegaskan bahwa jika TPP dipaksakan maka bisa saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2020 tidak pro rakyat.

“APBD kita ini tidak pro rakyat. Bagaimana kita bisa pertanggungjawabkan ini ke rakyat. Masih banyak warga kita yang miskin,” kata Wahab saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/11/2019).

Dia menegaskan usulan anggaran TPP sebesar Rp300 Milyar bukanlah jumlah yang sedikit. Sementara APBD tahun 2019 sama besar dengan rencana APBD tahun 2020.

“APBD kita tahun 2020 sama dengan APBD kita tahun 2019. Jangan dipaksakan untuk TPP yang nilainya tidak sedikit (sekitar 300 Milyar),” tegasnya.

Mestinya, kata dia Pemkot harus berpikir untuk meningkatkan APBD Kota Makassar tahun depan.

“Yang harus dilakukan Pemkot adalah meningkatkan APBD kita. Supaya linier, ada perimbangan antara kebutuhan dan penghasilan,” tandasnya.(*)

---