Puncak Perayaan Hari Jadi Gowa Ke-699 tahun digelar di Gowa Discovery Park, Benteng Somba Opu, Minggu (17/11/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah.

Gubernur NA Angkat Bicara Polemik Pengadaan Helikopter

Sabtu, 30 November 2019 | 12:24 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah angkat bicara soal polemik pengadaan kendaraan operasional helikopter. Rencananya helikopter ini untuk penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Meski telah ditunda dalam APBD 2020, namun hingga kini DPRD dan Pemprov masih belum satu suara.

Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah (NA) bahkan meminta anggota DPRD Sulsel untuk tak asal bicara ke media. Menurutnya pengadaan helikopter tersebut sudah dibatalkan oleh Pemprov Sulsel.

“Dewan sudah menolak sesuatu yang sudah dibatalkan. Itu bukan keinginan pemprov sendiri, tapi forkopimda. Kita belajar dari pengalaman banjir tahun ini banyak daerah yang terisolir kita tak bisa berbuat banyak,” kata Nurdin, Jumat (30/11/2019). 

“Kalau saya, teman di DPRD untuk buatlah statemen yang menyejukkan. Kalau mau buka-bukaan kita buka saja, saya sudah berbaik hati tidak ada kepentingan apapun itu untuk kemanusiaan. Kalau mau fair, kita fair saja. Kita didampingi KPK,” lanjutnya.



Mantan bupati Bantaeng ini mengingatkan DPRD Sulsel untuk komitmen terhadap apa yang telah disepakati. Tak hanya itu, NA berharap para legislator bisa memiliki integritas dalam bekerja.

“Saya itu, apa yang dia ucapkan ke saya itu saya pegang. Jangan A di sini, B di sana. Sampai itu ke sana, saya juga mau bicara sama pimpinan dewan. Kalau mau kerja jujur ayo kerja jujur. Ingatkan itu ke DPRD, kalau dia tidak komitmen, oke kita jalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, NA menjelaskan pengadaan helikopter tahun anggaran 2020 terpaksa dibatalkan. Itu setelah meminta masukan ke Pangkopsau dan Pangkosek, anggaran Rp30 miliar yang diusulkan Pemprov Sulsel dianggap tak cukup untuk membeli heli untuk keperluan bencana.

“Sebagai gantinya, kita bersurat ke Basarnas supaya ada satu heli yang ditempatkan di sini (Makassar). Kita juga minta di TNi agar ada heli yang di BKO-kan,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD Sulsel menyoroti rencana pengadaan helikopter untuk penanggulangan bencana. Dewan menolak pengadaan tersebut karena dianggap membebani APBD 2020, selain harga yang mahal juga memerlukan anggaran maintence yang tidak sedikit.(*)


BACA JUGA