GOWA, GOSULSEL.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Gowa meminta penerapan jalur satu arah di sejumlah ruas jalan di Kota Sungguminasa dikaji ulang.

Komisi III menilai, penerapan sistem satu arah di Jalan Masjid Raya dan Jalan Andi Tonro tidak tepat. Bukannya memudahkan, kebijakan itu dinilai malah menyulitkan.

“Jalan Andi Tonro dan Jalan Masjid Raya perlu kajian khusus. Kami minta dikaji ulang biar tidak meresahkan,” ungkap Ketua Komisi III, Andi Lukman Naba saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD Gowa, Jalan Masjid Raya, Sungguminasa, Selasa (7/1/2020) siang.

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, penerapan jalur satu arah di Jalan Masjid Raya bahkan turut menyulitkan pimpinan DPRD Gowa.

Lima pimpinan DPRD Gowa kata Lukman, mesti menempuh jalur memutar untuk sampai ke kantor. Hal itu jauh berbeda sebelum sistem satu arah diterapkan.

“Pimpinan DPRD Gowa sulit masuk kantor akibat jalur satu arah ini. Kalau pimpinan DPRD Gowa melanggar kan kurang etis,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi, Anwar Usman. Politisi Perindo itu menuturkan ada kantor pemerintah, dan sejumlah gedung sekolah di Jalan Masjid Raya. Termasuk kantor DPRD Gowa.

Ia menegaskan, kebijakan satu arah tidak tepat diterapkan di Jalan Masjid Raya. Apalagi dengan kehadiran bangunan sekolah dan kantor pemerintah.

“Luar biasa setengah mati warga di Jalan Masjid Raya. Tolong dilaporkan ke pak bupati terkait hal. Kalau bisa sebelum pak bupati umrah,” pinta Anwar Usman.

Sementara itu, Kadishub Kabupaten Gowa, Firdaus mengatakan, kebijakan satu arah ini diterapkan demi mengurai kemacetan. Sesungguhnya kata dia, persoalan sekarang adalah komplain bukan karena kemacetan, tetapi perubahan kebiasaan yang dulunya rute dekat kini sudah menjauh.

“Jadi perubahan kebiasaan, sehingga diprotes. Kalau pun ada tempat tujuan yang kini jauh ditempuh, ya itulah resikonya untuk mengurai kemacetan,” jelasnya.

Dia menuturkan, dalam menerapkan sebuah kebijakan, akan ada ada yang mendukung dan ada yang tidak. Namun itu menjadi bagian dari risiko untuk mengurai kemacetan.

“Biar jauh asal lancar, dari dekat tapi macet. Itu yang ingin kini wujudkan. Terus terang kebijakan ini banyak yang mendukung. Kami tidak ingin melihat segelintir masyarakat saja, tetapi harus melihat secara menyeluruh,” tandasnya.(*)

---