FOTO: Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo

Hindari Tumpang Tindih Regulasi, Alasan DPRD Makassar Bahas Ranperda PPHK

Jumat, 17 Januari 2020 | 09:00 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (PPHK) sementara berlangsung di DPRD Makassar. Ranperda ini diinisiasi atau diprakarsai oleh DPRD Makassar.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, Raperda Penyusunan Produk Hukum Daerah didasari lantaran kerap kali terjadi kebijakan produk hukum eksekutif dan legislatif yang tumpang tindih.

“DPRD mengatur, Pemerintah Kota juga ada yang mengatur. Sering kali kita ada perbedaan tafsir terhadap sebuah regulasi terkait misalkan pembahasan anggaran APBD misalkan. Kadang-kadang kami beda tafsir dengan pihak eksekutif,” kata Rudianto Lallo usai mempimpin Paripurna di DPRD Makassar, Kamis (16/1/2020).

Ia mengatakan, hal itu yang mencoba ingin disinergikan, sehingga Ranperda itu diinisiasi oleh DPRD Makassar.



“Sehingga kita bisa ada satu kesepahaman. Seringkali banyak Perwali yang dikeluarkan oleh Wali Kota, meskipun itu adalah wewenang dia, tapi kadang-kadang Perwali itu harus mengatur warga, banyak orang. Harusnya diketahui DPRD,” ungkap RL, akronim nama Rudianto Lallo.

Tidak hanya itu, bahkan kadang ada pedoman tekhnis dari Perda yang dikeluarkan Wali Kota tanpa dikonsultasikan ke DPRD, lalu diundangkan.

“Ini semua yang mau kita perbaiki. Mau kita benahi. Sehingga kita semua satu kesepahaman terhadap sebuah, misalkan proses pembahasan APBD, perencanaan kerja misalkan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). “Karena dia pemerintah maka kewenanganya pemerintah kota. Eksekutif. Padahal disitu dikatakan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Kalau dikatakan pemerintahan berarti tidak hanya pemerintah kota, tapi juga DPRD,” ujar politisi NasDem ini.(*)


BACA JUGA