Unibos Makassar melakukan penandatanganan kerjasama dengan Komisi Informasi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulsel

Gelar Diskusi Publik, Fisipol Unibos Lanjut Teken MoU

Rabu, 22 Januari 2020 | 19:52 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Sospol) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar diskusi awal tahun dengan tema “Dokumen Anggaran Daerah Terbuka Untuk Publik”, Selasa (21/1/2020).

Bertempat di Auditorium Aksa Mahmud, lantai 9, Gedung 2 Unibos, dialog umum ini dibuka langsung oleh Rektor Unibos Prof Saleh Pallu, M.Eng.

Kegiatan ini dihadiri oleh WR I, WR II, WR III, dan Sekun serta mahasiswa dari berbagai kalangan masyarakat juga beberapa ketua LSM. Narasumber dalam diskusi publik ini mendatangkan Pahir halim, S.H., Rasniaty Azis, Arief Wicaksono, S.Ip., MA., Alwy Rachman., Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si., dan Fauziah Erwin.

Diskusi ini digelar dengan maksud untuk membahas isu yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini terkait tuntutan adanya kemudahan serta keterbukaan akses dokumen anggaran yang dimiliki pemerintah dan instansi terkait.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Arief Wicaksono, S.Ip., MA. yang turut menjadi pemateri diskusi ini mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini termasuk untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah Sulawesi Selatan khususnya informasi yang terkait dengan anggaran dari pemerintah daerah dalam hal ini komisi informasi yang bekerja sama dengan Unibos dan Yasmib Sulsel agar berusaha untuk menggulirkan ide dan gagasan supaya sampai kepada masyarakat.

“Intinya keterbukaan informasi ini milik masyarakat. Kalau ada informasi yang ditahan sengaja dihalangi maka ini juga nanti akan disengketakan di komisi informasi,” ungkapnya.

Rasniaty Azis juga mengatakan tujuan dari terlaksanya kegiatan ini yaitu, “Adanya peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam hal informasi dokumen anggaran daerah, serta upaya membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil dan dunia kampus. Hal ini juga dapat menjadi jembatan komisi informasi untuk lebih memperluas pergerakan terkait keterbukaan informasi publik termasuk dalam literasi anggaran daerah,” katanya.

“Kedepannya teman-teman dari civitas akademik bisa melakukan gerakan-gerakan terkait isu keterbukaan informasi publik sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Jadi selain bagaimana adik-adik mahasiswa paham terkait isu-isu anggaran, mereka juga bisa menyampaikan secara akademik mengenai kepada pihak terkait tentang hal ini,” tambahnya.

Dalam dialog ini, Rektor Unibos juga menyempatkan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Komisi Informasi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulsel.(*)