Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Yosef Upa, Kepala BKKBN Sulsel Andi Ritamariani Basharu, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Wardihan, Kepala Bidang Balai Latihan Ahmad Harun. (Dari kanan ke kiri)

Usai Dilantik Sebagai Kepala BKKBN Sulsel, Ini yang Akan Dilakukan Andi Ritamariani Basharu

Rabu, 05 Februari 2020 | 15:28 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan (Sulsel) kini dinahkodai oleh seorang pimpinan baru. Setelah dilantik Jumat (31/1) lalu oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kepala BKKBN Sulsel Andi Ritamariani Basharu, mulai menjalankan tugasnya.

“Alhamdulillah, pelantikan dilaksanakan Jumat kemarin tanggal 31 Januari 2020. Dan resmi saya dilantik oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah saya sudah hari ketiga bertugas di Sulsel,” katanya saat jumpa pers di Kantor Perwakilan BKKBN Sulsel, Rabu (5/2/2020).

Andi Ritamariani Basharu sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Selama ia menjabat di Sulbar, berbagai prestasi telah diraih.

Hal yang pertama kali ia lakukakan saat menjabat yaitu memeriksa kelayakan kendaraan dinas BKKBN Sulsel. “Karena diawal tahun tentu sarana yang akan kita gunakan harus dalam posisi baik supaya akan mempermudah kita melaksanakan tugas. Ada beberapa memang yang perlu perbaikan,” ujarnya.



Ia mengatakan bahwa dirinya diamanahkan untuk menjadikan Sulsel sebagai percontohan di Indonesia Timur. Memimpin BKKBN Sulsel yang memiliki jangkauan hingga 24 kabupaten/kota menjadi tantangan yang baru baginya.

“Sulsel adalah provinsi penyangga. Tugas saya adalah mengupayakan Sulsel menjadi percontohan pilot project Indonesia Timur jadi bukan hanya Sulawesi. Khususnya dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” jelas isteri Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Barat, Farid Wajdi, ini.

Lanjutnya, terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Sulsel di angka 3,7 berdasarkan penilaian dari BPKP. Oleh karena itu, angka tersebut akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

“Minimal untuk kita pertahankan kita tingkatkan. Karena dengann SPIP yang bagus, tentu pelaksanaan program itu akan mulus kita lakukan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menjadi salah satu targetnya. “Zona integritas harus kita wujudkan. Jadi zona integritas menjadi tugas kami untuk mewujudkan itu di tahun 2020 dan itu akan berkelanjutan sehingga semuanya sesuai dengan peruntukannya,” pungkasnya.(*)