FOTO: Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid memberikan keterangan pers di salah satu kedai di Kota Makassar/Minggu, 9 Februari 2020/GOSULSEL.COM

“Ada Misi Orang Sotta” Nurdin Halid Tanggapi Polemik Desan Musda Golkar Sulsel

Minggu, 09 Februari 2020 | 11:44 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Halid angkat bicara perihal polemik desakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel. Menurut NH, akronim namanya bahwa ada orang “Sotta” (Sok tahu) tentang Golkar untuk melancarkan kepentingan dan misinya pada wacana Musda tersebut.

“Tapi itu orang sotta sedikit ada misinya,” kata Nurdin Halid saat ditemui di Warkop BM Sebelesa, Jalan Bonto Mangngepe, Makassar, pada Minggu (9/2/2020).

Dia menegaskan untuk menanggapi polemik itu, tidak perlu mengeluarkan strategi organisasi. Dikatakan Nurdin bahwa penetapan dirinya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel atas keinginan Ketua Umum DPP Golkar.

“Misalnya Musda Golkar Sulsel kemarin, DPD II meminta kepada DPP Golkar agar Nurdin Halid didefenitifkan sebagai Ketua Golkar Sulsel. Dan DPP langsung menyetujui hal itu,” ungkap Nurdin.



Lebih jauh dia mengatakan, bahwa Musda Golkar Sulsel yang telah berlangsung atas persetujuan DPP Golkar. Hanya saja untuk penyeragaman masa periodenisasi semua DPD I Golkar se Indonesia, sehingga ada pembahasan dengan Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartanto bahwa pengesahan hasil Musda Golkar Sulsel yang telah berlalu dilakukan setelah Munas di DPP Golkar.

“Musda disetujui tapi pengesahannya setelah Munas. Itu adalah kesepakatan dari ketua umum,” ungkapnya.

Masih lanjut Nurdin, hal ini tidak diketahui oleh orang-orang yang kurang paham dengan Golkar. Menurutnya bahwa “sotta” adalah orang yang hanya mengetahui satu hal namun menjelaskan sepuluh hal. Sehingga sembilan lainnya adalah asal ngarang saja.

“Ada kelompok yang sotta dan tidak paham,” ungkapnya.

Berkaitan dengan surat perintah DPP Golkar yang meminta kepada seluruh DPD I Golkar se Indonesia melakukan Musda, kata Nurdin adalah hal yang normatif. Menurutnya tidak mungkin dalam surat itu dibahasakan pengecualian tentang Golkar Sulsel.

“Itu surat DPP normatif. Tidak mungkin diperintahkan di situ Musda, kecuali Sulsel. Kalau ada komentar itu normatif juga. Dan malah menjelaskan bahwa Golkar Sulsel itu memang sudah Musda,” tandasnya.(*)


BACA JUGA