Agricultural War Room (AWR) Kementerian Pertanian RI

Pakar IPB: AWR Bantu Penyuluh Efektif Untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Selasa, 11 Februari 2020 | 16:37 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

JAKARTA, GOSULSEL.COM — Pakar penyuluhan pertanian dari Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB, Prof Sumardjo mengatakan keberadaan Agricultural War Room (AWR) merupakan jawaban agar penyuluh pertanian efektif dalam memberdayakan petani meningkatkan hasil produksi pertanian di masing-masing kecamatan di Indonesia.

AWR yang dikontrol langsung oleh Kementerian Pertanian di Jakarta, terhubung langsung dengan Kostratani yang ada di tiap kecamatan, juga kostrada di kab/kota dan Kostrawil di Provinsi. Kantor Kostratani atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian dikelola secara modern dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk memetakan potensi, permasalahan dan mendata pertanian sampai level lapangan di kecamatan.

Guru Besar Penyuluhan IPB itu mangatakan akurasi dan akuntabilitas data aktual pertanian, baik pangan maupun non pangan perlu untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.

“Selain itu potensi dan permasalahan pembangunan pertanian perlu dipantau dan digerakkan melalui informasi yang akurat, secara lebih efisien. Hal ini jawabannya adalah melalui AWR,” tambahnya kepada Sinar Tani saat diminta pendapatnya tentang pentingnya AWR untuk meningkatkan produksi pertanian.

Pada sisi lain, sambung Prof Sumardjo, jumlah dan kualitas penyuluh pertanian juga perlu ditambah dan ditingkatkan. “Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian perlu ditingkatkan terutama kualitas dan kapasitasnya dalam memberdayakan petani dan kelembagaan petani,” paparnya.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah sehingga membatasi kemampuannya dalam rekrutmen penyuluh pertanian Aparat Sipil Negara (ASN), menurutnya bisa ditutup dengan menghadirkan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. “Kehadiran Penyuluh swadaya dan penyuluh swasta bisa untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyuluh,” tambahnya.

Menurutnya anggaran penyuluhan yang memadai dan efektif sangat dibutuhkan, namun dengan menghindari penyimpangan dalam realisasi di tingkat daerah.(*)


BACA JUGA