MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel Nurdin Halid menegaskan bahwa tidak ada Musda ulang di DPD I Golkar Sulsel. Bahkan hingga saat ini dirinya belum mengambil keputusan apakah akan tetap menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel atau menerima tawaran Ketua Umum DPP, Airlangga Hartanto sebagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Dia menegaskan bahwa Musda yang dilakukan beberapa waktu lalu di Novotel Makassar berdasarkan persetujuan DPP. Sehingga surat keputusan DPP Golkar yang beredar meminta kepada DPD I Golkar se Indoensia untuk menggelar Musda tidak berlaku bagi Sulsel.

Namun sebelum Musda Sulsel dilakukan telah disepakati, demi kepentingan menyeragamkan periodeniasi DPD I Golkar se Indonesia maka surat keputusan pengurus hasil Musda akan disahkan setelah Munas.

Saat ditanya kriteria figur yang mampu memimpin Golkar Sulsel jika pada akhirnya ia ditarik ke DPP, Nurdin Halid menyebut beberapa nama. Namun dia sama sekali tidak menyebut nama Rusdin Abdullah.

Diamana diketahui, Rudal belakangan disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Nurdin hanya menyebut nama Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Risman Pasingai dan fungsionaris Golkar Sulsel Maqbul Halim yang saat itu mendampingi dirinya.

“Banyak pengganti (sebagai Ketua Golkar Sulsel). Tiga orang ini memenuhi syarat. Tapi kalau yang lain. Sotta itu,” kata Nurdin sambil menunjuk Farouk, Maqbul dan Risman beberapa hari lalu di salah satu kedai di Kota Makassar.

Dia menegaskan bahwa ketiga nama yang dia sebut itu adalah orang yang terbiasa memimpin rapat, mahir berdialog dan kerap menjadi narasumber. Namun jika figur tidak terbiasa memimpin rapat, kata dia maka perlu diragukan kapasitasnya.

“Ini bertiga sudah biasa memimpin rapat. Sudah biasa berdialog dengan wartawan, sudah biasa menjadi narasumber. Yang punya kompetensi dan kapasitas. Tapi kalau tidak punya pengalaman pimpin rapat, tidak pernah jadi narasumber itu sotta namanya,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa figur yang tidak terbiasa memimpin rapat tidak akan mungkin bisa menahkodai partai. Apalagi tidak terbiasa berbicara dalam forum.

“Kalau bicara saja kurang, bagaimana bisa memimpin partai. Makanya diperlukan kapasitas dan kompetensi,” ungkapnya.

Selain tiga nama itu, Nurdin juga meyebut beberapa kader Golkar yang berstatus kepala daerah. Diantanya adalah Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi dan Bupati Selayar Basli Ali.

Hanya saja kader Golkar yang sementara bersiap mengikuti kontestasi Pilkada 2020 untuk fokus. Seperti Basli Ali di Selayar. Dia menegaskan yang paling tepat naik kelas menjadi ketua DPD I Golkar Sulsel adalah mereka yang punya keberhasilan memimpin daerah dan Partai Golkar di daerahnya masing-masing.

“Muda melihat, bagaimana keberhasilan memimpin Golkar di daerahnya. Tapi bisa saja Bupatinya berhasil, tapi Golkarnya tidak berhasil,” tandasnya.(*)

---